KPK: Kader Berdarah-darah Bangun Partai, Malah Disalip yang Punya Uang

(Kiri-kanan) Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo melakukan konferensi pers Hakordia 2018. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

KPK menilai integritas di dalam partai politik masih rendah. Hal tersebut membuat korupsi di sektor politik masih rentan untuk terjadi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, uang masih acapkali menjadi faktor pertimbangan keputusan di dalam partai, baik itu menempatkan seseorang dalam jabatan atau dukungan terhadap mereka yang akan maju sebagai caleg.

Agus menyebut bahwa ia sempat mendapat masukan dari seorang kader partai terkait hal tersebut. "Kami dapat masukan terutama dari yang berdarah-darah teman-teman kader asli kemudian disalip oleh orang yang baru maju tapi punya uang," ujar Agus dalam konferensi pers di sela acara Hakordia 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

"Ini yang kadang-kadang mereka 'saya sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang punya uang menyalip'," sambungnya.

Hal yang sama juga terkait dengan kaderisasi di dalam parpol. Agus berharap ada perbaikan dari para parpol terkait kultur seperti itu.

"Contoh lain terkait kaderisasi, banyak sekali, asalkan bisa menyediakan kantor untuk partai dipilih menjadi ketua partai tertentu. Ini yang perlu dipikirkan dengan baik oleh teman-teman partai," ucap Agus.

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Pada rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018 ini, tema yang diangkat oleh KPK adalah mengenai korupsi di sektor politik. Berdasarkan data KPK, sebanyak 61,17 persen perkara yang ditangani lembaga antirasuah itu melibatkan aktor politik.

Dalam acara ini, akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK bersama 16 partai politik untuk melakukan upaya pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Partai Politik. Hal tersebut diharapkan bisa memperbaiki sistem politik yang dinilai masih rentan terjadi korupsi.

Agus menyatakan, Sistem integritas itu meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Ia berharap agar nantinya dengan penerapan sistem integritas di dalam partai politik bisa memperbaiki demokrasi Indonesia.

"Diharapkan perbaikan demokrasi di negara kita bisa terjadi dengan baik," kata Agus.

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Pada sesi terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengaminin apa yang diungkapkan oleh Agus. Menurut dia, perbaikan harus segera dilakukan agar parpol tidak akan menjadi lahan bisnis.

"Kalau praktik-praktik transaksional tidak dicegah dari sekarang, (kalau) kita tidak pernah membahas partai, maka partai-partai akan dikuasai," kata dia.

Politikus Golkar itu menyambut baik langkah KPK mengenai komitmen bersama 16 parpol terkait Sistem Integrasi Partai Politik. Hal itu dinilai Bamsoet --sapaan Bambang--, bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor politik.

"Saya melihat acara imi sangat baik bahwa KPK sudah berupaya memulai, dari tingkat parpol baik tingkat pileg, maupun bupati, wali kota dan gubenur. Imi juga tadi ketua KPK sudah menyampaikan dalam sambutan bahwa biaya paling tinggi itulah yang mendorong terjadinya praktik-praktik yang tidak terpuji dari suap atau menjalankan pemerintahan," kata dia.