KPK Kembali Ingatkan Kepala Daerah yang Ikut Pilkada Agar Tak Korupsi

Komisioner KPK Laode M Syarif (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Penangkapan sejumlah kepala daerah yang diduga terlibat maupun yang sudah terbukti melakukan korupsi, seharusnya menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Namun nyatanya hal itu tidak terjadi. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengimbau penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan korupsi, karena perbuatan tersebut dapat menyengsarakan rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"KPK sekali lagi mengimbau para kepala daerah dan pejabat negara lainnya untuk tidak melakukan korupsi. Khususnya kepada para calon kepala daerah yang menghadapi pilkada, agar kualitas demokrasi kita meningkat dengan baik," ujar Syarif kepada kumparan, Minggu (10/6).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang. Menurut dia, KPK akan menindak tegas para pejabat yang melanggar korupsi tanpa pandang bulu.

"Nanti kalau kita punya bukti kan pasti ditindaklanjuti siapapun mereka, apapun latar belakangnya," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa KPK terus berupaya mendorong pejabat negara untuk mengedepankan integritas saat menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kalau mau bicara kita membangun integritas, KPK kan masuk di sana, bahkan agendanya sampai tahun 2023. Itu kan membangun integritas. Itu agendanya KPK dan secara keseluruhan. Jadi kalau sampai sekarang belum terbangun integritasnya ya kita tunggu saja. Kita akan mungkin lebih cepat lagi melanjutkan langkah-langkahnya," papar Saut.

Ia menuturkan KPK terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Namun demikian, pencegahan tindakan korupsi haruslah melibatkan semua pihak.

"Sebenarnya kalau seluruh di Jawa kan sudah jadi perhatian kita, kunjungannya paling banyak, jadi kalau pencegahan saya pikir enggak kurang-kurang ya," pungkasnya.