KPK: Mahar Politik Dorong Kepala Daerah Korupsi

Febri Diansyah. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

KPK ikut memberi suara terkait ramai isu mahar politik di Pilkada. Satu yang disoroti KPK, mahar politik membuat calon kepala daerah cenderung korupi apabila terpilih. Karena dia mesti mencari uang pengganti untuk mahar politik. Belum lagi kalau mau maju lagi di periode berikutnya.

"Proses pilkada ini adalah proses demokrasi ini harus dijalankan integritas dan antikorupsi. Kalau kemudian proses ada mahar politik atau politik uang akan menciderai proses demokrasi itu sendiri," beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya yang diterima kumparan (kumparan.com), Sabtu (13/1).

Febri menerangkan, harapan KPK, proses demokrasi dijalankan dengan integritas.

"Kita berharap kalau pilkada dijalankan benar akan minmalisir korupsi nantinya," tambahnya.

Lalu apakah KPK akan bertindak apabila ada money politics?

"Tindakan KPK tentu sesuai kewenangan subjeknya penyelenggara atau enggak," tutup dia.