KPK Minta Warga Tolak Politik Uang: Pilih Caleg Google Dulu

Diskusi 'Pilih yang Jujur' di Gedung C1, KPK, Jakarta Selatan. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengajak kepada masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang melakukan politik uang. Sebab masyarakat akan sangat dirugikan, tak sebanding dengan yang diterima caleg selama 5 tahun.

"(Kalau caleg kasih) Rp 1 juta kamu bagi dengan 5 tahun, 1 tahun itu berapa? 365 hari. 365 hari kali 5 berapa? 1.500-an (hari). Anggap 1.500-an, jadi Rp 1 juta dibagi 1.500 berapa? Sedikit banget. Jadi harga kamu itu sedikit banget, padahal dia (caleg) akan kaya dengan itu," kata Syarif dalam diskusi bertajuk 'Pilih yang Jujur' di Gedung C1 KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

Syarif pun meminta masyarakat harus benar-benar memilih yang terbaik di Pemilu serentak 2019. Salah satu yang bisa dilakukan dengan mengecek latar belakang caleg yang akan dipilih.

"Mereka itu akan mewakili bapak, ibu, teman semua selama 5 tahun. Di Google aja dulu mereka ngapain aja ya? Ternyata dia enggak punya pengalaman, dia bisanya nyanyi-nyanyi. Kalau nyanyi ya jangan jadi anggota DPR, karena DPR jarang sekali nyanyi," kata Syarif disambut tawa hadirin.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif saat menjadi pembicara pada acara Sarasehan Pustaka KPK "Melawan Korupsi" di Auditorium KPK, Jakarta, Senin (18/3/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Syarif menyebut, caleg yang terpilih karena politik uang kemungkinan besar tidak akan amanah. Karena ketika nanti menjabat, caleg tersebut akan melakukan segala upaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

"Orang yang membayar itu tidak lagi datang siap mengayomi menjalankan amanah rakyat, jungkir balik siap? enggak mungkin. Oleh karena itu kita menolak yang namanya politik uang. Jangan mau sekali dibayar," kata dia.

"Apalagi yang pertama milih nih. Harus jatuh cintanya jernih. Misalnya cowok mau PDKT, mau sama aku ya saya kasih Rp 200 ribu. 'Mau sama aku Rp 200 ribu, emangnya saya apa?' Jadi jangan mau. Jadi kita harus cari yang jujur. Soal gagah atau cantik urusan berikutnya," sambungnya.

Syarif juga mengingatkan bahwa caleg yang dipilih nanti akan memiliki kewenangan yang besar. Sebab tugas DPR adalah membuat UU, mengawasi jalannya pemerintahan, dan budgeting. "Bahkan memilih pejabat-pejabat di negeri ini," ucapnya.

"Oleh karena itu kita pilih yang jujur. Semoga di antara semua foto-foto itu (caleg) ada setengahnya yang jujur. Kalau ada yang coba bayar pakai uang laporin saja ke Bawaslu," pungkasnya.