KPK Panggil Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terkait Suap Meikarta

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Penyidik KPK memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman, pada Kamis (13/11). Sulaeman akan diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor.

"Yang bersangkutan kita periksa sebagai saksi untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahor)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta terungkap dari operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama-sama empat anak buahnya di Pemkab Bekasi diduga menerima uang suap sebesar Rp 7 miliar terkait pengurusan izin pembangunan Meikarta milik Lippo Group seluas 774 hektare. Diduga uang tersebut bagian dari komitmen suap Rp 13 miliar.

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Empat anak buah Neneng yang juga dijerat KPK sebagai tersangka itu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi, Dewi Trisnawati dan Kabid Tata PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Sementara yang diduga pemberi suap yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, bersama-sama dengan Taryudi dan Fitra Djaja Purnama sebagai konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen sebagai pegawai Lippo Group. Mereka juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Meikarta merupakan proyek perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.