Pencarian populer

KPK Panggil Bupati Lampung Tengah Terkait Suap Bupati Mesuji

Ilustrasi KPK Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Penyidik KPK memanggil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, sebagai saksi perkara dugaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018. Loekman diperiksa untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Bupati Mesuji nonaktif, Khamami.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka KHM (Khamami)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/5).

Selain memanggil Loekman, penyidik pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya dalam perkara ini, yakni Wakil Bupati Mesuji, H Saply TH, dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrullah.

Tersangka kasus dugaan korupsi, Bupati Mesuji nonaktif Khamami berjalan meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta. Foto: Antara/Reno Esnir

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (23/1) hingga Kamis (24/1) dini hari. KPK berhasil mengamankan total 11 orang, termasuk Bupati Kabupaten Mesuji, Khamami.

Penangkapan berkaitan dengan adanya transaksi suap terkait proyek-proyek infrastruktur di Dinas PUPR Mesuji untuk tahun anggaran 2018.

Setelah proses pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Khamami, sebagai tersangka bersama dengan empat orang lainnya. Mereka ialah adik Khamami, Taufik Hidayat; Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji; Sibron Azis selaku Pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri; serta Kardinal selaku swasta.

Tersangka yang juga adik Bupati Nonaktif Mesuji Khamami, Taufik Hidayat bergegas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Khamami bersama Taufik dan Wawan diduga menerima suap lebih dari Rp 1,28 miliar dari Sibron dan Kardinal. Suap itu diduga terkait dengan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung. Suap pun diduga berasal dari sejumlah perusahaan yang tengah mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mesuji.

Uang itu diduga merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek. Fee tersebut diduga bagian dari pembayaran fee atas 4 proyek yang tengah digarap 2 perusahaan milik Sibron.

Mantan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Wawan Suhendra usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selaku pihak yang diduga menerima suap, Khamami bersama Taufik dan Wawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pihak yang diduga memberi suap, Sibron dan Kardinal, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.60