KPK Rapat dengan Pemprov Papua Sehari Sebelum Pegawainya Dianiaya

Ilustrasi KPK Foto: Nugroho Sejati/kumparan

KPK mengakui soal adanya rapat bersama Pemprov Papua terkait koordinasi supervisi dalam bidang pencegahan korupsi. Rapat itu diselenggarakan berselang satu hari sebelum penyerangan terhadap dua pegawai KPK pada (2/2) lalu.

Pertemuan KPK dengan Pemprov Papua terjadi pada Jumat (1/2). Hal itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan Tim Stranas Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan sehari sebelumnya. Ketika itu, KPK membahas soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama sejumlah kementerian serta beberapa pemprov, termasuk dari Papua yang diwakili Sekda, Asisten II, Inspektur, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan Perikanan, Plt Kadis ESDM, dan sejumlah pejabat terkait.

"Tim Korsupgah meminta waktu kepada jajaran Pemprov Papua untuk melakukan pertemuan di ruang rapat Merah Putih dalam rangka perkenalan dengan personil Korwil VIII yang menangani Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua, dan Papua Barat serta membicarakan perkembangan program pencegahan korupsi di Pemprov Papua," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (11/2).

Usai pertemuan, KPK kemudian memandang perlu untuk berdiskusi langsung dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Terlebih, Lukas baru saja dilantik sebagai gubernur terpilih untuk periode kedua.

"Hal penting tersebut antara lain rencana perombakan pejabat di Pemprov Papua yang sedang disiapkan agar dipastikan dipilihnya orang-orang yang berintegritas dan berkompeten dan bagaimana lebih mengefektifkan program Korsupgah di Pemprov Papua," kata Febri.

Lukas pada akhirnya datang ke Gedung KPK pada pukul 19.10 WIB dan melakukan pertemuan hingga pukul 21.00 WIB. Pihak KPK diwakili langsung oleh Saut Situmorang beserta sejumlah jajarannya.

Febri Diansyah, Juru bicara KPK. Foto: Wahyuni Sahara/kumparan

Menurut Febri, KPK memang berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua. "Karena KPK memiliki tanggungjawab untuk mendorong beberapa perubahan dan perbaikan di daerah tersebut," ujar dia.

Namun, Febri menegaskan bahwa KPK tidak segan melakukan penindakan bila memang ditemukan indikasi korupsi. "Seperti yang sering KPK sampaikan pada seluruh kepala daerah dan DPRD di beberapa daerah, KPK menegaskan program Pencegahan harus dilakukan dengan komitmen yang penuh, sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, maka tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku," kata dia.

Seorang pegawai KPK diduga dianiaya saat dia sedang bertugas. Ia tengah mengawasi rapat antara Pemprov dan DPRD Papua yang membahas review RAPBD tahun 2019. Pengawasan dilakukan KPK karena menerima informasi adanya indikasi korupsi dalam kegiatan tersebut.

KPK kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke Polda Metro Jaya. Saat ini, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan tapi belum ada penetapan tersangka.

Secara terpisah, pihak Pemprov Papua juga melaporkan balik dengan tudingan pencemaran nama baik. Sebab pihak Pemprov Papua merasa tidak ada penganiayaan yang dimaksud. Bahkan pihak kuasa hukum Pemprov Papua meminta KPK terbuka untuk menjelaskan penyelidikan yang sedang dilakukan.