KPK Sebut OTT Kementerian PUPR Terkait Proyek Saluran Air di Daerah

Ilustrasi kasus KPK (Foto: Basith Subastian/kumparan)

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang berhasil mengamankan sejumlah pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pejabat Kementerian PUPR tersebut diduga terlibat penyelewengan proyek Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tengah dijalankan di sejumlah daerah.

Kendati demikian KPK mengaku belum dapat menyebutkan secara rinci proyek SPAM mana saja yang dianggap bermasalah dalam perkara ini.

"Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik daerah-daerahnya tapi proyek SPAM ini memang dianggarkan dan diproses di tahun 2018 ini setidaknya itu di beberapa daerah, itu yang sedang kami dalami," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (28/12).

Saat disinggung dugaan suap ini terkait pengadaan air bersih di Palu dan Donggala, Febri belum bisa memastikan hal itu. Menurutnya dalam 24 jam kedepan, KPK akan mengidentifikasi terkait dugaan tersebut.

"Saya sebelum bisa konfirmasi secara spesifik ya apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu. tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut apakah dugaan suap atau fee proyeknya, proyek penyediaan air bersih ini juga secara keseluruhan diterapkan pada seluruh daerah karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini yang perlu kami dalami lebih lanjut," imbuhnya.

Ilustrasi KPK. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut dugaan rasuah itu berkaitan dengan berjalannya proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Air minum itu, kata Syarif, disiapkan pemerintah terkait kebutuhan tanggap bencana.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," ujar Syarif.

Dalam OTT itu, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan tindak rasuah tersebut.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan SGD 25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung," pungkas Syarif.