KPK soal Rotasi Internal: Agar Organisasi Lebih Dinamis

13 Agustus 2018 22:23 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengkritik soal rotasi di internal KPK yang tidak memenuhi ketentuan dan kepatutan. Namun kemudian KPK menegaskan bahwa rotasi tak dilakukan secara sembarangan.
ADVERTISEMENT
"Ya diskresi kami berlima yang membuat ini organisasi lebih dinamis," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Senin (13/8).
Saut pun menyatakan bahwa mutasi atau rotasi itu tidak didasarkan atas rasa suka atau tidak suka terhadap seseorang. Menurut dia, keputusan rotasi merupakan kebijakan pimpinan KPK, namun berdasarkan pertimbangan.
"Ini kan ranahnya pimpinan artinya yang disebutnya memindahkan dari seseorang ke tempat lain, apakah itu mutasi ataupun itu pemberhentian itu ada kriteria,"imbuhnya.
Evaluasi dari lini ke lini pun tak absen dilakukan oleh kelima pimpinan, sehingga nantinya seluruh karyawan KPK dapat ditempatkan di manapun dan di posisi apapun.
"Kerja KPK ini kan bukan bikin tomat jadi bom atom, kerja di KPK ini kalau akal sehatnya jalan, dia bisa dipindahin di mana saja dan orang di KPK adalah orang yang pintar," ucap Saut.
ADVERTISEMENT
Sehingga jika ada tudingan yang mengarahkan bahwa hal itu dilakukan karena adanya ketidaksukaan terhadap seseorang, Saut membantahnya.
"KPK enggak ada begitu (like or dislike)," kata Saut.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat, aktivis antikorupsi dan organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Indonesia Corruption Watch, YLBHI, PSHK, Kontras, dan PP Pemuda Muhammadiyah. Meminta KPK menghentikan rotasi dan mutasi jabatan yang tidak memenuhi ketentuan dan kepatutan di lembaga antirasuah tersebut.
Mereka menganggap rotasi dan mutasi itu tidak wajar dan diduga bentuk dari tindak lanjut dari strategi 'kuda troya' lanjutan yang berupaya untuk melemahkan KPK dari dalam.
Meski belum jelas siapa yang terkena rotasi itu, tapi dalam pernyataannya, masyarakat antikorupsi meyakini mereka yang terkena rotasi adalah orang-orang di KPK yang dekat dengan masyarakat dan biasa menjalin komunikasi dengan pegiat antikorupsi.
ADVERTISEMENT