kumparan
15 Mar 2019 23:44 WIB

KPK Usul Dana Rp 20 Triliun untuk Pembiayaan Partai Politik

Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
KPK mengusulkan agar dana untuk pembiayaan partai politik di Indonesia dipatok sebesar Rp 20 triliun. Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan dana sebesar itu diharapkan bisa mencegah potensi korupsi yang dilakukan para politikus.
ADVERTISEMENT
"Jadi, dana cukup berapa, bayangan kami Rp 20 triliun, mungkin cukup. Bisa masuk ke partai," ujar Agus di Gedung ACLC KPK, Jumat (15/3).
Dana senilai Rp 20 triliun itu nantinya dapat didistribusikan ke sejumlah partai politik peserta pemilu. Dana itu nantinya dapat digunakan parpol untuk membiayai kampanye setiap calegnya, baik di tingkat kota/kabupaten hingga pusat.
"Kemudian diberikan ke anggota, pada waktu anggota itu untuk kampanye jadi pejabat publik berapa. Bisa masuk sedalam itu," ucap Agus.
Meski begitu, kata Agus, penggunaan dana parpol tetap harus diawasi. Setiap parpol akan diaudit secara mendalam terkait pengelolaan keuangannya.
"Kalau kita bisa memberikan pendanaan yang ideal kepada parpol bisa beroperasi sebenarnya kita bisa memaksa partai untuk kemudian diaudit secara mendalam, forensik. Sehingga kita tahu betul uangnya itu untuk apa saja," kata Agus.
Ilustrasi partai politik. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Parpol yang tak menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya, menurut Agus dapat dijatuhi hukuman langsung. Hukuman itu, menurutnya bisa berbentuk diskualifikasi keikutsertaan parpol pada pemilu berikutnya.
ADVERTISEMENT
"Kalau dia menyalahi hal-hal yang diatur dalam peraturan tadi, partai itu bisa diskualifikasi tidak ikut pemilu. Ini hal-hal yang perlu didorong ke depan," tegas Agus.
Di lokasi yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyetujui usulan KPK tersebut. Namun, menurut Almas pemberian dana parpol itu harus dibarengi sanksi tegas bagi parpol yang tak mematuhinya.
"Kalau dari perhitungan ICW, 30 persen adalah angka yang cukup bagi negara membiayai partai politik. 30 persen lainnya dari anggota partai dan 40 persen dari publik atau pihak ketiga. Tapi kalau kita hanya bicara kenaikan bantuan tanpa bicara sanksi mungkin itu tidak akan merubah apapun, partai politik akan tetap korup," tegas Almas.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan