KPU: Kami Sangat Transparan, Kecurangan Sulit Dilakukan

Komisioner KPU, Viryan Azis. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

KPU selama proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 terus diserang isu kecurangan oleh sebagian kelompok masyarakat. Banyaknya kesalahan dalam proses peng-input-an data scan C1 di tingkat kecamatan dijadikan bahan acuan oleh mereka untuk menyerang KPU.

KPU kembali menegaskan, tidak ada sedikit pun niat bagi KPU untuk melakukan kecurangan. KPU mengatakan jika ada tuduhan telah melakukan kecurangan, hal sangat tidak berdasar, karena KPU bekerja secara transparan.

"Iya, tidak mendasar, artinya itulah dampak dari transparansi kerja KPU. Publik bisa mengoreksi, publik bisa mengkritisi, dan KPU selalu responsif terhadap hak-hak itu. Prinsipnya, KPU sangat sadar bahwa pemilu ini soal kepercayaan, dan pemilu kita kan terbesar di dunia, melibatkan partisipasi masyarakat jutaan orang. Jutaan orang dari KPPS itu beragam latar belakang, bukan orang-orang yang kemudian direkrut secara khusus, sangat ketat, terbatas langsung oleh KPU RI, kan tidak begitu," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

KPU menjelaskan setiap proses pemilu 2019 mulai dari proses pemungutan hingga penetapan pemenang pada 22 Mei mendatang dilakukan secara terbuka dan transparan. Kemudian, keterbatasan anggota juga tidak memungkinkan KPU untuk melakukan kecurangan.

Komisioner KPU, Viryan Azis. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

"Maka prinsip keterbukaan itu secara dalam aspek sumberdaya manusia sudah terjamin tidak mungkin, misalnya ada tudingan KPU curang. Loh gimana curang orang jajaran di KPPS itu ada 810 ribu? Tidak mungkin itu bisa melakukan kecurangan secara sistematis oleh KPU RI, enggak mungkin," ucap Viryan.

"Silakan saja dicek, misalnya ada tidak dari KPU RI mendorong supaya dilakukan hal seperti itu. Jelas tidak mungkin," tegas Viryan.

Selain itu, KPU mengatakan banyaknya TPS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia semakin menyulitkan KPU untuk melakukan kecurangan. Bahkan 54 anggota KPPS meninggal saat melakukan penghitungan suara.

"Jadi KPU sejak awal berupaya terus transparan, namun transparan KPU ini memang pada beberapa waktu dilihat sejumlah kalangan, justru sebagai dilihat sejumlah kalangan berbeda. Misalnya mengenai keliru meng-entry data C1, terus sebagian masyarakat yang mengkritisi situng C1, itu kan tahunya setelah melihat hasil scan C1. Artinya kalau misalnya itu teman-teman kami di bawah mau melakukan kecurangan ya scan C1-nya diubah, inikan tidak, scan C1-nya tetap, entri-nya terjadi kekeliruan," ujar Viryan.

Sementara terkait banyaknya kesalahan input data dalam scan C1, KPU kembali menegaskan hal itu adalah wajar. Mengingat banyaknya surat suara yang harus di-scan oleh petugas KPPS.

"Kenapa terjadi kekeliruan? Karena KPU RI meminta supaya di-scan semuanya. Namun ternyata sangat kompleks, akhirnya kemarin diminta untuk fokus kepada pilpres. Itu kan contoh, jangan sampai keliru, justru kekeliruan itu diketahui karena KPU transparan dan tidak mudah memantau 810 ribu hasil pemilu di TPS," beber dia.

"Caranya adalah KPU membuka diri, KPU mempersilahkan publik mengkritisi makanya kita buka layanan buat call center," pungkas Viryan.