KPU soal Jokowi Singgung Lahan Prabowo di Debat: Hanya Sampaikan Data

Capres no urut 01 Joko Widodo dan Capres no urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan usai Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi menilai capres 01 Joko Widodo (Jokowi) telah menyerang pribadi Prabowo terkait ratusan hektare lahan di Kalimantan dan Aceh saat debat capres kedua pada Minggu (17/2).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional, Priyo Budi Santoso, menilai pernyataan Jokowi dianggap mempermalukan pribadi Prabowo. Menanggapi hal itu, KPU menilai penyataan Jokowi itu tidak menyerang Prabowo.

"Kenapa dianggap menyerang? Kan hanya menyampaikan data," ucap Komisioner KPU Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Viryan mengaku KPU sudah menerima masukan dari pihak BPN mengenai hal itu. KPU menyerahkan seluruh permasalahan ini kepada Bawaslu.

"Sekarang begini, kalau ada pihak yang merasa ada yang tidak benar dalam proses debat, silakan disampaikan kepada rekan-rekan pengawas pemilu. Tadi malam kami di lokasi acara sudah berembuk dan teman-teman Bawaslu akan responsif terhadap hal itu, kemudian nanti akan kita evaluasi di minggu ini," ucap Viryan.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal kepemilikan tanah disampaikan saat menjelaskan soal pembagian sertifikat tanah yang disinggung oleh Prabowo. Jokowi hapal luas lahan yang dikuasai Prabowo.

"Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kaltim sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah ada 120 ribu hektare," kata Jokowi.

Priyo menyebut tindakan Jokowi tersebut tidak etis. Ia mempermasalahkan Jokowi yang dinilai mempermalukan pribadi Prabowo dengan pernyataan tersebut, padahal dalam tata tertib debat hal itu tidak dibolehkan.

"Jawaban KPU, nanti kita rapatkan, dan mempersilakan Bawaslu untuk tindak lanjuti dan Bawaslu kabarnya akan merapatkan masalah ini," tutur Priyo.