KPU soal Survei Charta Politika: Jangan Mau Suara Dibeli

5 April 2019 7:46 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Komisioner KPU, Viryan Azis. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Komisioner KPU, Viryan Azis. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Charta Politika merilis survei yang menunjukkan bahwa 45,6 persen masyarakat masih memaklumi politik uang. Menanggapi itu, KPU mengimbau masyarakat agar tersadar dan jangan mau suaranya dibeli.
ADVERTISEMENT
"Jangan mau suara dibeli," tegas Komisioner KPU Viryan Azis kepada kumparan, Jumat (5/4).
Dia menjelaskan politik uang akan sangat berdampak negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia. Aksi tersebut juga merusak kualitas pemilihan yang berintegritas.
"Dan kami menyakini politik uang semakin ditinggalkan pemilih. Terbukti di sejumlah pilkada yang melakukan politik uang tidak terpilih," ungkapnya.
Meski demikian, KPU mengimbau masyarakat agar tak tergiur dengan uang yang dijanjikan. Masyarakat diminta untuk memilih calon pemimpin yang diyakini baik.
"Tolak saja (politik uang). Ngapain suara kita ditransaksionalkan. Suara kita untuk memilih pemimpin yang baik, yang bagus, yang kita yakini, bukan memilih yang bayaran," pungkasnya.
Charta Politica menggelar konferensi pers terkait kekuatan partai pada Pileg 2019. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan
Charta Politika sebelumnya merilis survei bahwa sekitar 45,6 persen masyarakat memaklumi praktik politik uang. Sedangkan 39,1 persen tidak memaklumi dan 15,4 tidak tahu atau tidak menjawab.
ADVERTISEMENT
Direktur Riset Charta Politika Muslimin membeberkan, Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang. Ada sekitar 54,7 persen yang memaklumi hal itu. Disusul oleh DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen. Di daerah lain pun cukup besar masyarakat memaklumi politik uang ini.
"Ini memang angka cukup mencengangkan. Hampir separuh publik mengatakan money politics itu dapat dimaklumi. Jadi sikap permisif publik cukup tinggi terhadap kondisi kita saat ini di mana hampir 50 persen mengatakan money politics adalah hal yang wajar," kata Muslimin dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).
Terkait sikap masyarakat ketika ditawari uang, sebanyak 40 persen akan mengambil pemberian itu, tapi tidak memilih si pemberi uangnya. 8 persen akan menerima dan memilih si pemberi, 3,6 persen akan menerima dan memilih pemberi dengan hadiah terbanyak. Sebanyak 31,2 persen menolak dan tidak menerima pemberian tersebut, serta 16,6 persen tidak tahu dan tidak menjawab.
ADVERTISEMENT