KPU Tak Masalah SBY Walk Out dan Tak Teken Kampanye Damai

23 September 2018 13:42 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama anggota Partai Demokrat di Tugu Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama anggota Partai Demokrat di Tugu Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out saat deklarasi kampanye damai di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (23/9). Akibatnya, SBY juga tak ikut menandatangani prasasti komitmen kampanye damai.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menilai Partai Demokrat salah paham terkait maraknya atribut parpol selama deklarasi kampanye damai. Ia mengatakan, KPU tidak akan memberi sanksi terhadap Demokrat karena tidak ikut meneken prasasti.
“Tidak ada (sanksi), ini kan kesepakatan bersama. Kalau tanda tangan ya dianggap bersepakat. Kalau tidak tanda tangan ada dua kemungkinan, bisa dianggap tidak bersepakat atau bisa dianggap karena secara administratif tidak hadir kan bisa saja,” ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).
Hasyim menyebut kehadiran pengurus parpol di acara tadi juga sudah dianggap tanda tangan. Dalam hal ini, SBY memang minta Sekjen Hinca Pandjaitan untuk mengikuti acara sampai selesai, setelah SBY walk out. Namun, saat Hinca masuk area deklarasi, proses tanda tangan sudah selesai..
Hasyim Asy'ari Komisioner KPU. (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Hasyim Asy'ari Komisioner KPU. (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
“Kalau tadi partai politik yang hadir tidak semuanya ketua umum, ada yang sekjen, ada wasekjen, ada yang ketua umum. Nah, kami anggap yang hadir tanda tangan itu mewakili partainya,” jelas Hasyim.
ADVERTISEMENT
Ia menuturkan tujuan penandatanganan prasasti kampanye damai sebagai bentuk komitmen bersama antarparpol agar tidak menyebar hoaks dan isu SARA selama proses Pemilu 2019.
“Kemudian komitmen untuk melakukan kampanye secara damai, melakukan komitmen untuk berkampanye dengan cara tidak menggunakan fitnah tidak menggunakan hoaks dan tidak menyerang perbedaan karena suku agama, ras, antar etnis. Kesepakatan itu mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap itu,” tutupnya.
Sebelumnya saat karnaval bersama seluruh peserta Pemilu 2019, SBY sempat ikut dalam rombongan dengan menaiki mobil golf untuk mengelilingi kawasan Monas. Namun, selang beberapa menit SBY justru turun dari mobil golf kemudian meninggalkan lokasi.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan alasan SBY walk out tak mengikuti rombongan karena dinilai banyak pelanggaran yang terjadi selama deklarasi damai itu. Di lokasi, banyak atribut partai dan relawan pendukung Jokowi di luar ketentuan.
ADVERTISEMENT