KPU Tanggapi Klaim Tim Prabowo Temukan 25 Juta DPT Ganda Pemilu 2019

RDP Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim mendapati sekitar 25 juta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. Mereka mengancam tak akan mengakui penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Rabu (5/9) besok.

Merespons hal itu, Komisioner KPU Viryan Aziz menepis klaim adanya 25 juta pemilih ganda dalam DPS. Dia menduga tim Prabowo mengecek berdasarkan kesesuaian NIK, padahal 4 digit angkat terakhir di NIK dirahasiakan.

"Disebutkan 25 juta pemilih (ganda). Sudah ditanya dari mana angka itu muncul? Itu hasil analisis dari tiga elemen data, yaitu NIK, nama dan tanggal lahir," ucap Viryan di geunng KPU, Jakarta, Selalssa (4/9).

"Terkait dengan NIK, sesuai permintaan Dirjen Dukcapil, ada surat disampaikan kepada kami dan itu kita masukan ke dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018, soft file yang diserahkan ke parpol, empat angkat atau sejumlah angka terakhir, itu diganti dengan tanda bintang. Sangat mungkin, analisis dilakukan dengan elemen NIK-nya tidak lengkap karena 4 angka terakhir diganti tanda bintang," paparnya.

Viryan menjelaskan, 4 digit angka terakhir di NIK dalam DPS yang diserahkan ke semua parpol itu dirahasiakan atas permintaan Kemendagri untuk menghindari potensi penyalahgunaan NIK.

"Data itu muncul dengan empat angka di belakang hilang, maka sejumlah NIK memang menjadi sama," tuturnya.

Viryan menuturkan DPS yang akan ditetapkan menjadi DPT besok itu, disusun dan ditetapkan secara berjenjang dan dihadiri oleh parpol mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga besok ditetapkan secara nasional.

KPU heran mengapa tim Prabowo baru melaporkan adanya temuan ganda itu setelah KPU menetapkan DPS di tingkat pusat. Padahal, sejak awal bisa dilaporkan temuannya, sehingga jika benar, KPU memperbaharui daftar pemilih.

"Dalam proses ini kita melibatkan hampir kurang lebih 500.000 masyarakat yang terlibat yang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Dengan jumlah diduga 25 juta kami meyakini tidak sebanyak itu.

"Prinsipnya penyusunan daftar pemilih ini dilakukan secara terbuka akuntabel dan partisipatif," tegasnya.