kumparan
15 Apr 2019 18:05 WIB

KPU Verifikasi 17,5 Juta Pemilih dari BPN, Hanya 1,25% yang Invalid

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Foto: Yuana Fatwalloh
KPU telah selesai menindaklanjuti laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi soal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah. KPU memastikan 17,5 juta data itu sesuai dengan fakta di lapangan.
ADVERTISEMENT
"Yang invalid sangat kecil. Memang kita serius menelusuri data yang dimaksud. Sebanyak 98,75 persen dari data itu ada," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantohwi di Kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).
Secara keseluruhan di 34 provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih setelah dilakukan verifikasi faktual.
KPU dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan sampel sebanyak 1.604 pemilih yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu KPU juga sudah berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, verifikasi faktual hingga tingkat kabupaten/kota hingga menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan ahli demografi IPB dan UGM.
"Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, hanya sekitar 20 orang yang tidak sesuai dengan DPT. Data yang memang ditemukan invalid atau tidak ada hanya sekitar 1,25 persen," ucap Pramono.
ADVERTISEMENT
KPU juga memastikan tidak akan menghapus data 17,5 juta dari DPT. Karena data tersebut wajar apa adanya sesuai dengan regulasi kebijakan pencatatan administrasi kependudukan sejak tahun 1970.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tantohwi. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
"Apalagi ada tuntutan menghapus 17,5 juta, itu mengada-ada karena secara faktual itu orangnya ada," tegas Pramono.
Regulasi yang dimaksud KPU yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2010 tentang pencatatan sipil di mana para penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya saat melakukan perekaman e-KTP akan ditulis 31 Desember. Kemudian tahun 2004 dilakukan perubahan penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahir ditulis 1 Juli.
Lebih lanjut, KPU telah memberikan laporan tindaklanjut ini secara resmi kepada BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Ma'ruf, Minggu (15/4). KPU berharap jelang pencoblosan tidak ada lagi isu liar mengenai 17,5 juta DPT bermasalah.
ADVERTISEMENT
"Kita berharap setelah penjelasan ini, kita dapat hadapi hari pemungutan suara tidak ada lagi isu simpang siur seolah-oleh KPU abai dalam masalah ini," tutup Pramono.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan