Kritik PKS ke Pemerintah Jokowi-JK: Ekonomi, Hukum, Harmonisasi Sosial

Sohibul Iman berkunjung ke kumparan. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Presiden PKS Sohibul Iman mengkritik empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, ada tiga hal yang masih harus dibenahi oleh pemerintahan sekarang. Pertama, masalah ekonomi yang masih menjadi beban bagi rakyat Indonesia. .

"Masalah kedaulatan ekonomi, itu sudah banyak dibahaslah," kata Sohibul di Komplek PJMI, Tangerang Selatan, Sabtu (20/10).

Kedua, lanjut Sohibul, terkait persoalanan penegakan hukum. Menurut Sohibul, penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi-JK harus diterapkan seadil-adilnya, sehingga hukum tak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"(Lalu) soal pematangan demokrasi kita, yang didalamnya yang terpenting adalah penegakan hukum yang adil," kata Sohibul.

Masalah ketiga yang harus dievaluasi di masa pemerintahan Jokowi-JK menurut Sohibul adalah konflik horizontal antar masyarakat. Menurut Sohibul keharmonisan sosial di kalangan masyarakat saat ini masih kurang.

"Ketiganya adalah terkait dengan merajut harmoni sosial. Harmoni sosial yang kurang terajut," imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

PKS memang beberapa kali mengkritik pemerintah Jokowi-JK, yang paling terakhir adalah soal pembatalan kenaikan harga BBM jenis Premium yang seharusnya diumumkan pada Rabu (10/10).

Sikap Jokowi yang disebut ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Ia mempertanyakan koordinasi antar kabinet pemerintahan Jokowi karena keputusan kebijakan kenaikan harga BBM tiba-tiba ditunda. Ia bahkan menyebut sikap Jokowi ini sebagai keajaiban dunia.

"Kan bagian dari keajaiban dunia. Ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka. Menteri Jonan menaikkan BBM, kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).