kumparan
19 Sep 2019 15:43 WIB

KSAD soal Pangdam Tak Bisa Atasi Karhutla Dicopot: Sudah Bekerja Keras

KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot kapolda, kapolres, danrem, hingga pangdam jika mereka tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan. Namun, hingga saat ini tidak ada pejabat yang dicopot.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkapkan sejauh ini telah melihat anak buahnya bekerja keras memadamkan karhutla di Sumatera, Kalimantan, dan titik-titik api yang masih menyala.
"Saya yang penting yang saya lihat di lapangan mereka sedang berusaha keras, enggak ada yang kemudian enak-enakan gitu," kata Andika usai berziarah di TMP Kusumanegara, Kota Yogyakarta, dalam rangka menyambut HUT ke-74 TNI, Kamis (19/9).
Kabut asap menyelimuti hutan akibat kebakaran hutan yang bersebelahan dengan kebun sawit di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Foto: Reuters/Willy Kurniawan
Saat ditanya apakah akan ada sanksi yang diberikan TNI untuk pimpinan di wilayah karhutla, Andika mengaku tidak tahu. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bagaimana api dapat segera dipadamkan.
"Kalau itu saya tidak tahu (sanksi). Yang jelas, semua sudah kerja maksimal. Semua di wilayah tidak ada yang maksudnya tidak serius. Semuanya bekerja keras, tapi memang api sudah terlanjur meluas. Sekarang ini fokusnya bagaimana untuk membuat api itu padam," ungkap Andika.
ADVERTISEMENT
Untuk membantu memadamkan karhutla, Andika menyebut pihaknya telah menerjunkan anak buahnya, termasuk bantuan dari TNI AL dan AU. Termasuk menindak tegas oknum-oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan.
Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
"Pokoknya gini, intinya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang diturunkan di sana itu kan bekerja sama dengan Polri. Memang salah satu tugas bagaimana harus ada pelajaran bagi mereka yaang terbukti membakar (hutan). Ya memang harus ada proses hukum. Itu pasti akan terus dilakukan," tuturnya.
Namun, Andika enggan membeberkan berapa pembakar hutan yang telah diamankan. Ia menyerahkan penjelasan ini kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Nah, itu Panglima TNI (umumkan jumlah pembakar yang ditangkap). Beliau yang membawahi langsung untuk tugas ini," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk serius dalam mengatasi karhutla. Jokowi meminta bawahannya mengingat aturan main terkait penanganan karhutla pada 2015 masih berlaku. Yakni, mencopot kapolda, kapolres, danrem, hingga pangdam yang tak bisa mengatasi karhutla.
ADVERTISEMENT
"Aturan main kita masih sama. Saya ingatkan pada kapolda, kapolres. Aturan main 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi 4 hari yang lalu, dicopot yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan