kumparan
28 Agu 2019 19:30 WIB

LIPI: Wacana Mengembalikan GBHN Hanya Romantisme Politik

Peneliti Senior LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan
Peneliti Lembaga Pusat Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsuddin Haris mengatakan bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidaklah relevan. Menurut dia, gagasan itu hanyalah romantisme politik belaka.
ADVERTISEMENT
“GBHN yang hendak dihidupkan itu lebih sebagai romantisme politik saja. Sebab secara faktual, efektivitas pembangunan zaman Pak Harto itu bukan disebabkan oleh GBHN, tapi oleh sistemnya yang memang sentralistik dan juga otoriter,” ujar Syamsuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).
“Jadi adalah tidak tepat kalau mengatakan dengan GBHN, pembangunan akan lebih efektif, pembangunan akan lebih baik dan sebagainya,” imbuhnya lagi.
Haris tidak membantah adanya pandangan yang mengatakan bahwa negara membutuhkan suatu haluan sebagai rujukan. Namun, kata dia, haluan itu sejatinya sudah ada, yaitu dalam wujud konstitusi negara. Sehingga tak perlu lagi menghidupkan GBHN.
“Haluan negara kita ya di konstitusi, baik di batang tubuh maupun pembukaan,” katanya.
ADVERTISEMENT
Jika ingin lebih konkret dan detail, lanjut Haris, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang fungsinya sama dengan GBHN.
Gedung DPR/MPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
“Kalau pun dibutuhkan yang lebih detail ya kan sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam bentuk Undang-undang. Nah bagi saya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu tinggal dikasih baju GBHN,” tandas Haris.
Rekomendasi menghidupkan kembali GBHN sudah muncul sejak 2014. Rekomendasi ini muncul dari MPR periode 2009-2014. Namun, usulan ini tak kunjung terlaksana. PDIP menjadi salah satu partai yang mendorong GBHN, yaitu saat pelaksanaan Kongres 8-10 Agustus lalu.
Pro kontra kemudian muncul kembalinya GBHN akan membuat MPR menjadi lembaga tertinggi. Termasuk memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden dan wapres. Tapi, belakangan MPR menegaskan jika GBHN kembali dihidupkan melalui amandemen UUD 1945, presiden dan wapres tetap dipilih melalui pemilu langsung.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan