Lobi M. Taufik ke DPRD demi Amankan Kursi Wagub DKI

Suasana Sidang Paripurna DPRD DKI (Foto: Nadia Jovita/kumparan)

Proses politik untuk penentuan kursi Wagub DKI berlangsung alot, Gerindra dan PKS masih belum bersepakat mengenai satu nama yang akan dibawa dan disahkan di rapat paripurna DPRD DKI.

Namun, angin segar seakan diterima M. Taufik setelah Prabowo Subianto menyerahkan urusan wagub kepada Ketua DPD Gerindra DKI tersebut.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, menjelaskan saat ini DPRD masih menyusun tata tertib pemilihan wagub baru. Dari proses pembahasan tatib ini akan tergambar arah dukungan masing-masing fraksi terhadap kandidat wagub yang baru.

Sesuai rencana awal, tatib ini seharusnya selesai diketok pada tanggal 15 Oktober lalu namun terpaksa harus molor.

"DPRD sedang menyusun tatib pemilihan yang rencananya 15 Oktober selesai sudah final diketok tapi molor lagi," ujar Syarif ketika dihubungi, Kamis (25/10).

"Setelah tatib selesai baru tergambar kisi kisi politik di fraksi," imbuhnya.

M Taufik (Foto: Munady)

Peran DPRD memang tidak bisa dipisahkan dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Merujuk pada aturan yang berlaku, penentuan wagub baru nantinya ditentukan oleh DPRD DKI. Awalnya PKS dan Gerindra sebagai pengusung Anies-Sandi harus menyepakati kandidat wagub. Jumlahnya bisa satu kandidat jika ada kata sepakat atau dua kandidat jika PKS ngotot.

Setelah itu, nama kandidat diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk kemudian diserahkan ke DPRD dalam paripurna DPRD. DPRD-lah yang akan memutuskan siapa wagub yang mendampingi Anies sebagai pengganti Sandi.

Meski demikian, Syarif memastikan bahwa seluruh fraksi di DPRD sangat menyukai sosok Wakil Ketua DPRD M. Taufik apabila diajukan menjadi Wagub. Bahkan komunikasi Taufik dengan seluruh pimpinan dan anggota fraksi berlangsung cair dan sudah berlangsung lama.

Lobi-lobi pun sudah dilakukan Taufik untuk mengamankan kursi DKI-2.

"Welcome, welcome sekali. Pak Taufik welcome di DPRD," ucap dia.

Syarif menjelaskan pentingnya mendekati pimpinan dan anggota fraksi adalah untuk mengamankan suara dan kepercayaan ketika proses politik di DPRD. Jika jalan musyawarah mufakat tertutup, maka bukan tidak mungkin pemilihan Wagub dilakukan dengan mekanisme voting.

"Enggak bisa jamin, tergantung porternya itu, apalagi kalau votingnya tertutup," kata dia.

M Taufik (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Secara terpisah, Taufik juga mengamini pernyataan Syarif, ia mengaku sudah menjalankan lobi politik ke seluruh fraksi di DPRD sejak jauh-jauh hari agar langkahnya menuju kursi DKI-2 tidak mengalami hambatan yang berarti.

"Iya memang begitu. Lobi kan tiap hari kita lobi ketemu fraksi-fraksi," kata Taufik terpisah.

Sejumlah sumber kumparan menyebut, mayoritas fraksi di DPRD lebih memilih M. Taufik ketimbang kandidat wagub DKI dari PKS. Taufik dianggap lebih bisa menjadi jembatan dengan fraksi-fraksi khususnya kubu pemerintah yah dikomandani Ketua DPRD DKI yang juga politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi.

"Taufik lebih diterima oleh fraksi-fraksi. Inilah yang menjadi alasan," ujar sumber kumparan.

Prasetio Edi Marsudi di rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Bahkan pada 16 Oktober lalu, Taufik sudah menyambangi kediaman Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sebelum menyambangi kediamannya, Prasetio sempat ditelepon terlebih dahulu oleh Taufik perihal kedatangannya yaitu membicarakan posisi Wagub DKI.

Usai pertemuan itu, Prasetio memberikan kode kepada Taufik seandainya terpilih menjadi wagub. Ia meminta Taufik agar bisa bekerja bersama-sama membangun Jakarta yang lebih baik lagi.

Hal inilah juga yang membuat Prabowo lebih 'sreg'menyerahkan urusan wagub DKI kepada Taufik. Alasan lain, Taufik dianggap memiliki jaringan kuat di DKI. Alasan ini relevan untuk mendukung pemenangan Prabowo-Sandi di DKI. Jakarta memang menjadi salah satu penyumbang suara terbesar bagi paslon dengan nomor urut 02 itu.

Sekadar diketahui, ada tiga tahap proses politik menuju kursi Wagub DKI. Pertama, proses politik di luar DPRD yaitu antara partai pengusung Gerindra dan PKS, kedua proses politik di Gubernur dengan mengajukan surat permohonan ke DPRD sebagai hasil kesepakatan Gerindra-PKS, ketiga proses politik di internal DPRD.