Logistik Cukup, Pemkab Karangasem Pulangkan Pengungsi Gunung Agung

Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Kamis (5/7) di Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Rendang, Karangasem (Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan)

Sesuai arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, mengarahkan warga yang kediamannya di luar radius 4 kilometer dari Gunung Agung untuk kembali ke rumah masing-masing. Meski diinstruksikan pulang, pemkab pastikan penyaluran bantuan logistik kepada pengungsi terdampak tetap berjalan.

Meski penyaluran bantuan tetap tersedia, prioritas utama Pemkab Karangasem saat ini tetap memulangkan para pengungsi.

"Ya secara kemanusiaan masa tidak (mencukupi). Tapi kami usahakan pengungsi di luar 4 kilometer harus kembali," kata Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, di Pos Pengamatan Gunung Api Agung, Rendang, Karangasem, Bali, Kamis (5/7).

"Kami akan bekerja sama dengan jajaran pemda, kepolisian, TNI untuk sosialisasi ke masyarakat agar paham mana yang berbahaya mana yang tidak," lanjutnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan di Pos Pengamatan Gunung Api Agung Rendang, Karangasem, Kamis (5/7). (Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan)

Mulyadi pastikan hingga kini Posko Tanah Ampo masih cukup memenuhi kebutuhan pengungsi. Bantuan tersebut juga sudah disalurkan secara merata ke pos-pos pengungsian, yang terbagi dalam 50 titik pengungsian dengan total 4.855 pengungsi.

"Logistik masih banyak belum ada kekurangan. Sumbangan dari masyarakat juga banyak yang dulu belum tersalurkan semua," ujar Mulyadi.

Pemkab Karangasem juga akan menggunakan dana tak terduga untuk memperbaiki infrastruktur, termasuk persiapan proses evakuasi jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Salah satu infrastruktur yang rusak adalah sebuah jalan di Bukit Galah, Desa Sebudi, Selat Karangasem. Jalan yang diapit oleh dua sungai besar, yakni Tukad Sabuh dan Tukad Timur, itu terputus sejak 4 Februari 2018 dan masih belum diperbaiki sampai sekarang.

"Tentunya jika itu bencana, akan kami gunakan dana tak terduga. Ini belum bencana," ucapnya.

"Memang kami sudah mengusulkan ke menteri terkait hal ini. Ada beberapa belum terpenuhi permohonan kami. Sudah diusulkan, sedang diproses Pak Wabup sudah turun tinggal berproses. Mekanisme anggaran harus dipenuhi supaya tidak ada masalah di kemudian hari," pungkas Mulyadi.