Logistik Sudrajat-Syaikhu Dijamin Prabowo, Tak Utang Budi ke Pengusaha

Prabowo bersama Sudrajat - Syaikhu di kediamannya (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jabar 2018-2023 nomor urut tiga Sudrajat-Akhmad Syaikhu menjamin jauh dari potensi korupsi. Alasannya, pasangan dengan nama ASYIK ini tidak memiliki beban logisik dan utang budi kepada para pengusung dan pendukungnya.

Dalam siaran pers tim ASYIK, Selasa (13/3), partai pengusung yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak pernah membebani Sudrajat dan Syaikhu dengan logistik pilkada. Bahkan Prabowo Subianto hanya meminta Sudrajat fokus mengabdi dan membangun Jawa Barat.

"Saya dan Pak Syaikhu tidak punya beban apa pun. Tidak ada beban logistik dan utang budi. Artinya kami akan lebih fokus bekerja melayani rakyat Jawa Barat," kata Sudrajat.

Sudrajat menyatakan, membangun kesejahteraan rakyat Jabar dimulai dari karakter pemimpinnya. Pasangan ASYIK dibangun oleh kepercayaan dan kesolidan rakyat. Karena itu, kebersamaan menjadi kata kunci menggapai cita-cita sebagai provinsi termaju di Indonesia.

"Selama ini salah satu aksi korupsi terjadi karena dipicu beban moral sebelumnya. Pemimpin lahir dari transaksi politik dan utang budi. Kemudian pemimpin bersangkutan melakukan berbagai cara untuk melunasi beban politik itu. Kami di ASYIK tidak memiliki beban tersebut," jelasnya.

Sudrajat mempersilakan siapa pun untuk mengakses logistik yang disebutnya sebagai beban politik. Dirinya sangat beruntung mendapat amanat dari tiga partai yang tidak membebaninya mahar untuk bertarung pada Pilgub Jabar 2018.

Prabowo bersama Sudrajat - Syaikhu di kediamannya (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

"Silakan buktikan kalau kami dibebani logistik pilkada. Justru Pak Prabowo sendiri yang menjamin ongkos pilkada ini dengan patungan dari koalisi. Jadi kami hanya fokus memenangkan Pilgub Jabar 2018 demi pembangunan dan kesejahteraan Jawa Barat," ujarnya.

Sistem Peringatan Dini

Apabila terpillih nanti, Sudrajat menyampaikan akan menciptakan sistem peringatan dini kepada pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jabar. Termasuk meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah di kota/kabupaten se-Jawa Barat.

"Tentu saja saya prihatin ada pejabat Pemprov Jabar tersandung kasus korupsi. Ditambah kasus kepala daerah di Jabar yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Karena itu, perlu early warning system bagi pejabat yang terindikasi korupsi. Sistemnya harus terbentuk baik," beber Sudrajat.

Mantan Dubes Indonesia di China ini menyatakan, sistem pencegahan korupsi harus terbangun secara komprehensif. Pejabat yang terindikasi korupsi akan diberikan peringatan sejak dini sehingga akan membatalkan niatnya tersebut.

"Sistem ini mampu memperingatkan sejak dini kepada siapa pun yang akan melakukan korupsi. Kalau tetap korup, kita berikan law enforcement sebagai bentuk tegas penindakan dan perlawanan pada korupsi. Kita basmi bersama," tegasnya.

Khusus kasus korupsi kepala daerah di kota/kabupaten, Sudrajat mengakui tidak ada instrumen politik yang mendukung seorang gubernur bisa melakukan tindakan. Namun dirinya akan memperkuat komunikasi dan koordinasi supaya kepala daerah memiliki visi yang sama membangun masyarakat tanpa embel-embel kepeningan pribadi.

"Undang-undang sekarang membuat jarak pemerintahan. Tidak ada instrumen kepemimpinan politik antara gubernur dan bupati wali kota sehingga kuncinya koordinasi. Bisakah berkolaborasi, menyamakan visi misi, untuk Jawa Barat," kata Sudrajat.