Luhut Sebut Program Citarum Harum Bukan Pencitraan

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, optimistis program Citarum Harum bergulir baik, meski dihujani kritik dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritik adalah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil.

Rizal Djalil sebelumnya menganggap program normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) belum efektif karena tak ada sarana pengelolaan limbah rumah tangga dan industri. Rizal juga menyinggung perencaan program DAS itu terkesan buru-buru.

Namun Luhut tetap optimistis program Citarum Harum itu akan terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang membuat Luhut yakin program yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pemulihan DAS Citarum dapat terealisasi.

Foto udara limbah pabrik yang dibuang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Pertama adalah keinginan masyarakat Jawa Barat untuk ikut turun tangan. Faktor selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan waktu yang tergolong panjang.

“Pak Gubernur (Ridwan Kami) membuat semua program, apa berbuat apa, dengan jelas melalui kementerian-kementerian terkait. Beliau sebagai Komandan Satgas (Satuan Tugas) itu dananya mulai turun bulan Maret ini, prosesnya bisa lebih bagus,” ucap Luhut di Citarum Expo, Selasa (19/2).

Selain itu, Luhut menjamin dana sebesar Rp 605 miliar untuk program Citarum Harum yang sempat tersendat segera cair dalam beberapa tahap. Dengan dana yang tergolong besar, Luhut menyasar efektivitas. Artinya, cepat atau lambat pengerjaan program tak melulu ditentukan oleh seberapa besar dana yang cair.

Untuk meningkatkan efektivitas, kata Luhut, satgas cuma perlu melebarkan sayap dengan merangkul pihak lain. Salah satunya menyasar perguruan-perguruan tinggi agar terlibat. Apalagi, kata dia, efek Citarum Harum bakal dirasakan semua warga Jabar dan menjamin kehidupan masa depan.

“Yang penting lagi, perguruan-perguruan tinggi juga diajak bekerja. Pak Gubernur saya kira sangat aktif melakukan itu. Bupati memainkan perannya dengan sangat bagus," ujar dia. “Sekarang gaungnya sudah dilihat internasional. Kalau ada orang mengatakan bahwa kami pencitraan, jauh dari itu karena ini menyangkut masalah masa depan Jawa Barat di bantaran Citarum”.

Oleh karena itu, kata Luhut, memangkas waktu pengerjaan dari tujuh tahun menjadi lima tahun tergolong logis. Menurut Luhut, situasi akan berbeda apabila masyrakat Jabar terkesan cuek dengan DAS Citarum.

“Pak Gubernur bilang lima tahun. Tujuh tahun itu Presiden nanya waktu pertama kali canangkan ini. Saya jawab tujuh tahun karena di tempat lain butuh sampai berapa belas tahun. Saya pikir, ya sudah lah, karena TNI terlibat kita bikin tujuh tahun. Tadi Pak Gubernur nantang lagi,” katanya.

Program Citarum Harum merupakan proyek pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2018 membentuk tim pengendalian dan pencemaran kerusakan DAS Citarum. Jokowi menargetkan dalam waktu tujuh tahun, sungai sepanjang 269 kilometer itu bersih. Airnya bisa diminum masyarakat.