• 0

Ma'ruf Amin : Indonesia Belum Memasuki Ekonomi Berkeadilan

Ma'ruf Amin : Indonesia Belum Memasuki Ekonomi Berkeadilan


Ma'ruf Amin, Tim pemenangan Pilpres, Posko Pemenangan, Rumah Cemara

Ma'ruf Amin saat hadir dalam pertemuan dengan tim pemenangan Pilpres di posko pemenangan rumah Cemara, Sabtu (1/8/2019). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Bakal cawapres Ma'ruf Amin menilai Indonesia belum berada pada kondisi ekonomi yang berkeadilan. Hal itu disebabkan kesenjangan ekonomi di masyarakat yang terlalu jauh.
"Kesenjangan ini yang menyebabkan ekonomi Indonesia belum memasuki ekonomi berkeadilan," ujar Ma'ruf di rumah KMA, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Minggu (16/9).
Ma'aruf menambahkan, adanya jurang pemisah di dalam masyarakat ini berpotensi menimbulkan kecemburuan dan bisa berbahaya apabila terus dibiarkan. Menurutnya, upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan menjalankan program redistribusi aset.

Ma'ruf Amin, Deklarasi Rumah KMA

Ma’ruf Amin saat menghadiri deklarasi Rumah KMA. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
"Bukan melemahkan yangg kuat tapi menguatkan yang lemah melalui upaya kolaborasi dan kemitraan yang kuat dan yang lemah. Sehingga yang lemah menjadi kuat. Melalui program yang dicananangkan Pak Jokowi redistribusi aset, sisa-sisa lahan yang belom dibagikan ke masyarakat akan dibagikan ke koperasi dan pesantren-pesantren," tambahnya.
Selain itu, Ma'ruf juga menyebut pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi sebagai upaya mengurangi disparitas harga di daerah-daerah di Indonesia.
"Upaya-upaya pembangunan infrastruktur, kebijakan satu harga yg dilakukan Pak Jokowi ini merupakan bagian menghilangkan disparitas. Kita ingin disparitas antar daerah hilang atau tidak terlalu jauh," paparnya.

Ma'ruf Amin, Meresmikan Rumah KMA

Ma’ruf Amin saat meresmikan Rumah KMA. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MUI ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk lokal untuk bersaing di pasar global. Salah satunya dengan program public service obligation (PSO).
"Karena itu pemerintah harus hadir dan mendorong untuk memberi nilai tambah melalui berbagai program termasuk PSO (public service obligation) yaitu keterlibatan pemerintah untuk mendorong produk-produk di daerah, sehingga produk lokal dan global itu tidak berbeda jauh," pungkasnya.

NewsMa'ruf AminMa'ruf Amin CawapresPilpres 2019

presentation
500

Baca Lainnya