Mahasiswa Beberapa Kampus Yogyakarta Demo di Jalan Gejayan Senin Siang

Ilustrasi demo mahasiswa. Foto: Ardhana Pragota/kumparan

Mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak akan menyampaikan aspirasinya di Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Senin (23/9) pukul 13.00 WIB. Mereka berdemo untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

"Setidaknya ini menunjukkan ada keresahan yang meluas antara mahasiswa, akademisi, dan juga beberapa dosen yang mau (aksi), Banyak dosen yang mau terlibat dan sebagainya. Ini menunjukkan ada masalah dan keresahan di negeri ini," kata mantan Ketua BEM UGM Obed Kresna yang akan ikut turun di aksi ini, kepada kumparan, Senin (23/9).

Obed menjelaskan, gerakan ini bisa menjadi pelatuk bagi mahasiswa di daerah lain untuk membentuk gerakan serupa. Sebab, menurutnya, elite-elite politik perlu ditekan agar bisa mendengarkan suara rakyat.

"Kami justru tidak ingin membuat chaos dan kekacauan di negeri ini. Tapi elite-elite politik perlu mendapatkan tekanan dan mendengarkan apa yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Saat ditanya soal alasan pemilihan lokasi, Obed menilai, Jalan Gejayan merupakan titik yang cukup strategis. Sebab, lokasinya berada di dekat sejumlah kampus.

"Gejayan itu strategis, dekat dari kampus. Itu alasan paling rasionalnya, (histori) itu soal bumbu saja, rasionalisnya bahwa di situ titik paling dekat dari banyak kampus di Yogyakarta," ujar Obed.

Pada tahun 1998 silam, Jalan Gejayan merupakan saksi bisu perjuangan reformasi di Yogyakarta. Saat itu, pada 8 Mei 1998, ribuan mahasiswa turun menuntut Presiden ke-2 RI Soeharto turun hingga menimbulkan kericuhan dan menewaskan seorang mahasiswa.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Aliansi Rakyat Bergerak, setidaknya ada 7 hal yang akan disampaikan dalam aksi damai tersebut:

1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

6.Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.