Mahfud MD Merasa Namanya Dicatut Yayasan KPK Tipikor

Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) Mahfud MD menyampaikan orasi kebangsaan di Jakarta, Selasa (31/7). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terpampang sebagai penasihat di KPK Tipikor yang beralamat di Yogyakarta. Terkait hal itu, Mahfud merasa namanya dicatut lembaga yang mengklaim sebagai yayasan tersebut.

“Kalau benar ada nama saya, berarti pencatutan atas nama saya,” kata Mahfud kepada kumparan, Kamis (18/4). KPK Tipikor memiliki logo yang mirip dengan milik KPK RI.

Meski demikian, Mahfud tak menampik mengenal Ketua KPK Tipikor bernama Marwan. Ia juga sempat diajak Marwan untuk bergabung, namun menolaknya.

“Saya sudah berkali-kali bilang kepada ketuanya, Dr Marwan sejak awal berdirinya, bahwa saya tidak bersedia bergabung di situ,” ujarnya.

Mahfud mengaku tidak pernah datang ke kantor KPK Tipikor. Bahkan, alamat kantornya di mana, Mahfud juga tak tahu. Pihak KPK Tipikor menurutnya sempat berkunjung ke rumahnya, namun Mahfud berkukuh tidak bergabung dengan yayasan tersebut.

Sebelumya, Ketua KPK Tipikor, Marwan mengatakan secara formal Mahfud MD memang bukan dewan penasihat. Namun secara non-formal Mahfud MD merupakan penasihat.

“Pak Mahfud MD non-formal penasihat secara formal tidak. Karena dulu saya lihat ada meras-meras (malak) itu dia (Mahfud) merasa namanya jelek. Tapi saya jelaskan yang di-Google itu salah tangkap, di Klaten itu. Wartawan salah tulis polisinya minta maaf itu,” kata dia.

Marwan mengatakan KPK Tipikor bergerak di bidang hukum pengaduan dan konsultasi masyarakat. Selain itu dia mengaku yayasan ini akan membuat sekolah dan perguruan tinggi.

“Kerja sosial kita bantu masyarakat orang gila, orang enggak mampu. Keamanan kita bantu aparat keamanan dan sebagainya. Kita Yayasan bukan perkumpulan kita nanti buat sekolahan buat perguruan tinggi,” ujarnya.

Dia mengaku yayasan ini terinspirasi dari hal serupa yang ada di Jepang dan Hongkong. Menurutnya menghapus korupsi bukan hanya soal masukkan ke penjara tapi juga soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, juga budaya.