Mahfud MD: Pilkada Langsung Banyak Mudaratnya

Mahfud M.D (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendukung pengkajian ulang pemilihan kepala daerah yang diserahkan pada DPRD. Mahfud yang pernah menjadi Hakim MK tersebut menilai banyak hal merugikan jika pilkada dilakukan secara langsung.

Hal-hal merugikan tersebut mulai dari penyuapan hingga berakhir pada sikap korupsi yang dilakukan oleh para calon kepala daerah.

"Saya sangat setuju itu saya mantan hakim MK ini banyak banget itu mudarat itu Pilkada langsung. Menurut saya untuk dipertimbangkan kembali karena mudaratnya sangat banyak iya penjagalan di tengah jalan, penyuapan pada KPUD kemudian korupsi anggaran daerah," katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

"Saya lihat mobilisasi massa pemecatan pegawai yang tidak mendukung birokrasi incumbent itu banyak sekali, biaya politik dan biaya ssoial mahal," lanjutnya.

Ia bercerita bahwa Pilkada langsung tersebut terjadi karena adanya situasi yang tidak kondusif di parlemen. Saat itu ada perbedaan sikap antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terkait dengan Pilpres lalu.

Mahfud MD. (Foto: Antara/M. Agung Rajasa)

"Dulu waktu Pilkada langsung dicabut itu dalam suasana politik masih panas ada Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat itu kalau pikirannya kalau Pilkada lewat DPRD karena KMP itu menguasai Parlemen itu nanti bisa di ambil semua kira kira dulu pikirannya," ujarnya.

"Sementara KIH menguasai eksekutif lalu pada saat itu dikeluarkan Perppu oleh Pak SBY bahwa Pilkada itu harus langsung tidak di DPRD," lanjutnya.

Namun, melihat situasi sekarang yang sudah membaik. Dia menyarankan agara pilkada diserahkan pada DPRD saja karena tak ada lagi perbedaan koalisi di DPRD.

"Nah sekarang kita sudah suasana senang tapi sekarang kita sudah jernih berpikir enggak ada lagi dua koalisi itu," jelasnya.