Pencarian populer

Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Pimpin Oposisi di Parlemen

Mantan Ketua Mahkmah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Sabtu (13/7) kemarin, menimbulkan spekulasi Ketua Umum Partai Gerindra itu akan bergabung ke koalisi pemerintah.
ADVERTISEMENT
Terkait hal ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat agar Prabowo tetap pada posisinya sebagai oposisi demi demokrasi yang sehat. Menurut Mahfud, rekonsiliasi adalah kembalinya masing-masing pihak ke posisi konstitusionalnya.
“Jadi pertemuan kemarin itu harus diartikan, pertemuan Prabowo dan Jokowi kemarin harus diartikan bahwa semuanya kembali ke posisi konstitusional. Itulah yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu masing-masing kembali ke tugas konstitusional, baik yang menang pilpres pun yang kalah,” kata Mahfud ditemui di sela-sela Pameran Masa Depan Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (15/7).
“Di mana posisinya? Yang menang mengelola pemerintahan, yang kalah mengawasi pemerintahan. Tidak perlu bermusuhan di luar jalur-jalur itu karena negara harus berjalan,” lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Menurut Mahfud, dalam pidato kemenangannya Jokowi sudah menyampaikan bahwa posisi sebagai oposisi merupakan posisi yang mulia dan terhormat. Mahfud juga yakin Jokowi menginginkan adanya oposisi untuk kehidupan demokrasi yang sehat.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro
“Dan rakyat itu lebih suka seperti kita-kita ini agar Prabowo memimpin oposisi di parlemen. Sehingga kekuatan 36 persen dari empat partai (yaitu) Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat bergabung itu sudah lumayanlah. Kalau sekarang kan hanya PKS yang belum mau bergabung, PKS hanya 8 persen, berarti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang. Tidak sehatlah bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita,” jelasnya.
Meski begitu, Mahfud juga menegaskan tidak ada larangan kalau Prabowo hendak bergabung pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut wajar terjadi dalam politik.
ADVERTISEMENT
“Kita memaklumi saja politik itu di samping artinya mulia, bahwa untuk tugas negara ada artinya yang tidak mulia. Politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya, silakan saja kalau mau ambil politik dalam artian itu. Politik sebagai tugas konstitusianal itu harusnya bagi tugas, silakan saja,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi dan Prabowo bertemu untuk pertama kalinya usai Pilpres 2019 di Stasiun MRT Lebak Bulus. Mereka naik MRT bersama dan makan siang di Mal fx Sudirman, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini mendapatkan respons dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Meski enggan berkomentar banyak soal pertemuan itu, namun Amien menegaskan akan lebih baik jika kubu Prabowo berada di posisi sebagai oposisi.
ADVERTISEMENT
“Tapi prinsipnya kalau saya sebaiknya kita di luar (oposisi). Jadi sangat indah kalau kubu Prabowo itu di luar ini juga terhormat untuk mengawasi lima tahun mendatang,” ujar Amien di kediamannya Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (13/7).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan dan Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.80