Mahfud soal Massa PDIP Serbu Radar Bogor: Harusnya Lapor ke Dewan Pers

Megawati & Mahfud di Peringatan 73 Tahun Pancasila (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Sejumlah massa yang mengaku dari PDIP mendatangi dan merusak fasilitas kantor Harian Radar Bogor. Mereka keberatan dengan headline tentang gaji pejabat BPIP, termasuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta'.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD sangat menyayangkan aksi tersebut. Sebab, ia menilai masalah pemberitaan mestinya bisa dilaporkan ke Dewan Pers, bukan dengan tindakan main hakim sendiri.

"Radar Bogornya kalau dianggap melanggar etika biar ada Dewan Pers, Dewan Etik Pers," ucap Mahfud usai menghadiri Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (1/6).

PDIP Geruduk kantor radar Bogor (Foto: Dok. Istimewa)

Mantan Ketua MK itu menyebut permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara baik-baik, bukan melalui aksi yang berujung kekerasan dan pengerusakan.

"Ya itu tindakan yang tidak benar, tidak benar dan jangan berlaku sama dengan orang-orang brutal yang suka menyerang. Diserang ya jangan menyerang seperti itu. Selesaikan baik-baik," jelasnya.

PDIP Geruduk kantor radar Bogor (Foto: Dok. Istimewa)

Terkait aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah massa tersebut, Mahfud mengatakan ranah penegak hukum. Siapa pun, kata dia, yang melakukan aksi kekerasan dan melanggar hukum harus berurusan dengan polisi.

"Orang nyerang dengan kata, balas dengan argumentatif, jangan dengan fisik. Itu buruk bagi negara hukum. Oleh sebab itu, yang melanggar hukum dengan kekerasan ada polisi. Saya kira itu sudah ada jalurnya masing-masing," tegasnya.