Mahfud soal Pencoblosan di Luar Negeri: Positifnya, WNI Rela Antre

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Di sejumlah negara, WNI sudah melakukan pencoblosan pemilu 2019. Namun, sempat terjadi kericuhan di beberapa negara karena WNI tak dapat menggunakan hak suaranya seperti di Sydney, Australia.

Menanggapi itu, mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan kericuhan yang terjadi harus diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Apabila terdapat tindakan pidana, ia mengimbau agar diselesaikan melalui proses hukum.

"Kericuhan kalau itu sifatnya pelanggaran itu bisa diselesaikan oleh KPU maupun oleh Bawaslu. Kalau ada tindak pidananya itu ada ada hukum pidananya sendiri," kata Mahfud di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Meski begitu, Mahfud memandang proses pemilihan di luar negeri dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda. Sebab, antusiasme WNI yang rela mengantre berjam-jam menunjukkan tingkat kesadaran politik yang semakin baik.

"Tetapi mari kita lihat positifnya. Adik-adik milenial supaya tahu bahwa di luar negeri itu orang sampe antre berjam-jam tidak seperti yang dulu. Ini artinya apa? Kalau dilihat positifnya, ada kesadaran mereka sekarang untuk antre untuk memilih," ucapnya.

Menurutnya, dalam pemilu sebelumnya WNI cenderung tak memperdulikan masalah bangsa. Namun, Mahfud menganggap kini WNI menyadari masa depan bangsa sedang dipertaruhkan dalam pemilu 2019.

"Dulu mereka tidak peduli, sekarang mereka tahu masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, mereka mau antre sampai terlambat, sampai terlantar, sampai panitianya kewalahan itu segi positifnya," ucap dia.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 17 April mendatang.

"Oleh sebab itu (WNI) yang di sini juga, jangan buang kesempatan untuk memilih itu karena negara sekarang sedang membuka pintu bagi anda untuk memilih menentukan pilihannya," tutup dia.