Makedonia Gelar Referendum Pergantian Nama Pada 30 September

Bendera Macedonia (Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP)

Pergantian nama negara Makedonia tinggal menunggu waktu. Parlemen setempat memutuskan referendum pergantian nama akan dihelat pada 30 September 2018.

Referendum merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian antara Makedonia dan Yunani pada bulan lalu. Saat itu, Yunani meminta negara tersebut segera mengganti nama menjadi Republik Utara Makedonia.

Yunani beralasan, nama Makedonia sama persis dengan nama salah satu provinsinya yang terletak di utara. Athena menuduh Makedonia memakai nama yang sama dengan salah satu provinsinya adalah bentuk ambisi teritorial sepihak serta pencaplokan identitas budaya.

PM Makedonia Zoran Zaev (Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Pada Senin (30/7) waktu setempat, dalam rapat peripurna parlemen Makedonia, 68 dari 120 anggota dewan menyetujui referendum yang didukung pemerintahan sosialis Perdana Menteri Zoran Zaev tersebut.

Parlemen Makedonia menyatakan pergantian nama adalah cara memuluskan jalan Makedonia untuk masuk Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Walau dipastikan menggelar referendum, partai oposisi berpaham nasionalis VMRO-DPME menegaskan mereka memboikot parlemen dan menolak tegas pelaksanaan pemungutan suara.

"Pertanyaan yang diajukan dalam referendum ambigu dan manipulatif," ucap anggota partai VMRO-DPME Igor Janusev seperi dikutip dari Al Jazeera, Selasa (31/7).

Ia menyatakan, referendum itu lebih dari sekadar pergantian nama. Namun, adalah upaya untuk menghapuskan ras pribumi sebagai penduduk Makedonia.

Selain itu, jika nama berganti maka perjuangan untuk menyatukan Mekedonia kalah dengan klaim tak bertanggung jawab dari Yunani.

Makedonia adalah negara pecahan Yugoslavia di Eropa yang tak memiliki garis pantai. Terbentang dari utara Yunani sampai barat Bulgaria dan timur Albania, negara ini berambisi masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa.