Malaysia: Kuala Lumpur Tak Akan Jadi Kota Terbelakang seperti Jakarta
ADVERTISEMENT
Mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Jakarta, transportasi ojek online tak mendapat popularitas yang sama di Malaysia.
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Transportasi Malaysia, Datuk Ab Aziz Kaprawi, menyebut bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengizinkan penggunaan sepeda motor sebagai mode transportasi publik di wilayahnya.
Ia juga menyebut bahwa penggunaan sepeda motor, yang diterima luas di negara Asia Tenggara lain, adalah sebuah langkah mundur.
Kaprawi mengatakan, Malaysia ingin menuju tingkat yang lebih modern di bidang transportasi.
“Kami tidak ingin terbelakang seperti Jakarta atau Bangkok. Kami ingin menjadi negara maju seperti Singapura dan London yang memiliki model transportasi publik yang pantas,” ucap Kaprawi dilansir Malay Mail Online, kemarin.
“Kami juga tidak ingin menjadi kota substandar seperti Jakarta yang bergantung kepada sepeda motor sebagai mode transportasi publik. Kami tidak ingin Kuala Lumpur menjadi terbelakang. Kami ingin sebanding dengan Singapura atau London,” katanya.
ADVERTISEMENT
Komentar tersebut muncul setelah perusaahan lokal bernama Dego Ride mengoperasikan taksi roda dua sebagai sistem transportasi alternatif di jalanan Klang Valley. Langkah Dego Ride itu kini terancam aksi tegas otoritas Malaysia.
“Kami tidak pernah mengizinkan sepeda motor menjadi layanan taksi. Ini karena alasan keamanan. Banyak faktor yang membuat sepeda motor menjadi berbahaya,” sebut Kaprawi.
“Kami sudah mengizinkan mobil tenaga kecil untuk beroperasi sebagai taksi. Tapi, kami tidak akan pernah mengizinkan sepeda motor sebagai layanan taksi,” kata Kaprawi.
CEO Dego Ride, Nabil Feisal Bamadhaj, telah memerintahkan kepada 6.000 pengemudi ojek motornya untuk menghentikan layanan tersebut. Nabil menyatakan tengah menunggu pembicaraan dengan otoritas Malaysia.
“Kami meminta pengemudi kami untuk menghentikan layanan. Kami tidak ingin mereka melanggar aturan,” kata Nabil.
ADVERTISEMENT
Sikap pemerintah Malaysia yang berkeras menerapkan aturan bahwa roda dua tidak bisa digunakan sebagai transportasi publik, jelas berbeda dengan langkah yang diambil pemerintah Indonesia.
Pada awal kemunculan ojek online, peraturan transportasi di Indonesia juga menyebut bahwa roda dua tidak boleh digunakan sebagai transportasi massa. Meski demikian, atas desakan masyarakat, pemerintah Indonesia akhirnya bersikap lunak dan tetap mengizinkan operasi ojek online.