Manajemen Personalia TNI Perlu Dibenahi Cegah Perwira Nganggur

Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo. Foto: Jafrianto/kumparan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menganggap rencana TNI melakukan restrukturisasi jabatan karena lemahnya menajemen personalia TNI. Akibatnya, isu liar berkembang soal kembalinya dwi fungsi TNI.

Manajemen personalia itu mesti dibenahi agar tidak adalagi perwira yang tak memiliki jabatan atau non-job, alias nganggur.

"Diperkirakan persoalan utama (perwira non-job) itu berasal di dalam manajemen personalia. Menumpuknya itu sekarang maka patut diduga bahwa ini tidak bisa karena kesalahan sesaat kemarin saja. Ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup terlalu lama sehingga akibatnya baru kita lihat kita rasakan sekarang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/2).

"Dan apapun itu dia akan kembali kepada kelalaian untuk melaksanakan kaidah-kaidah di dalam manajemen pembinaan personalia," imbuhnya.

Agus mengatakan penempatan jabatan masih dalan proses pembahasan. Hal itu, kata dia, sudah sesusai dengan prosedur TNI bedasarkan UU yang berlaku.

"Nanti kan itu masih dalam proses. Itu masih dalam proses keadaan sebetulnya semua itu ada kok di dalam undang-undang TNI coba dilihat prosedur nya itu ada. Bahwa penempatan prajurit TNI di dalam institusi non TNI pertama itu ada ketentuan-ketentuannya ada beberapa itu disebut secara spesifik," kata dia.

Karena itu, Agus menilai TNI seharusnya lebih mempertimbangkan rencana jenjang karier para personilnya dari yang terendah hingga pensiun secara terintegrasi. Hal itu perlu disusun secara rinci agar tidak merusak sususan personel yang ada.

"Katakanlah perwira yang nantinya diperkirakan diperlukan untuk sampai ke atas yang lain-lainnya itu misalnya kan tuh ada juga pendidikan, dari bintara untuk menjadi perwira itu pun toh juga dia sudah berada pada midcareer. Harus disusun agar tidak mengganggu piramida yang semuanya dalam sebuah rencana personel yang koheren yang terintegrasi," pungkasnya.