Ma'ruf Amin soal Ahok Gabung PDIP: Hak Warga Negara

Ma'ruf Amin. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah menentukan arah politiknya setelah bebas dari Mako Brimob pada (24/1) lalu. Ahok --yang ingin dipanggil BTP-- telah menjadi kader PDIP sejak (26/1).

Merespons hal tersebut, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menuturkan, pilihan Ahok untuk bergabung dengan PDIP merupakan hak warga negara untuk memilih. "Saya kira itu hak warga negara jadi biasa-biasa saja," kata Ma'ruf Amin setalah menghadiri penganugerahan gelar Doktor Nurdin Tampubolon di Univertas Bina Nusantara, Jakarta Barat, Sabtu (9/2). Ia mengatakan Ahok bebas memilih partai mana saja yang menurutnya sesuai dengan ideologi politiknya. Apalagi, saat ini Ahok sudah bebas dari tahanan. "Kan dia boleh memilih partai mana kan. Dia kan sudah bebas jadi sudah bisa melakukan itu," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP menunjukkan kartu keanggotaan PDIP seusai berkunjung ke kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Jumat (8/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Meski demikian, Ma'ruf belum memiliki rencana untuk mengajak Ahok berkampanye. Menurutnya, jadwal kegiatan kampanye ia serahkan kepada tim kampanye nasional (TKN). Ia juga berharap bergabungnya Ahok dapat memberikan dampak positif bagi elektabilitas dirinya dan Jokowi. "Wah saya kira belum memikirkan ke sana kan, sudah ada tim kampanyenya. Ya mudah-mudahan (nambah kekuatan). Tapi kalau soal kampanye itu soal TKN lah," tutup dia. Sebelumnya Ahok telah bersilaturahmi ke DPD PDIP di Bali pada Jumat (8/2). DPD Bali menjadi kantor PDIP pertama yang ia kunjungi. Disana, Ahok dikenakan jaket partai berwarna merah sebagai simbol bergabunh dengan PDIP. Dalam kesempatan itu, Ahok juga memamerkan bukti keanggotaan yakni Kartu Tanda Anggota (KTA).