Masyarakat Maluku Utara Minta KPU Gencarkan Sosialisasi Pemilu 2019

Proses cetak perdana Surat Suara Pemilu 2019 di PT Aksara Grafika Pratama Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Pemilu 2019 akan berlangsung dua bulan lagi. Sayangnya, sejumlah masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Utara masih banyak yang belum menerima informasi secara lengkap mengenai pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat dari Pulau Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan, Ahmad Hasan di Ternate, Kamis (14/2). Untuk itu, Ahmad mewakili masyarakat Pulau Mandioli pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara untuk memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 di wilayah kepulauan.

"Masyarakat di wilayah kepulauan memang umumnya sudah mengetahui bahwa pada 2019 ini akan dilaksanakan Pemilu, tetapi yang mereka ketahui sangat terbatas," katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ahmad, pengetahuan masyarakat Pulau Mandioli soal Pemilu 2019 umumnya hanya didominasi mengenai Pemilihan Presiden. Sedangkan untuk informasi seputar Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan berbarengan dengan Pemilihan Presiden kurang diketahui.

Pemilu 2019. Foto: kumparan

Sejumlah parpol dan caleg memang sudah ada yang memasang baliho dan spanduk di berbagai lokasi di wilayah kepulauan. Namun hal itu masih dirasa kurang memberikan informasi yang utuh mengenai Pemilu Legislatif kepada masyarakat setempat.

Dan jika KPU tidak memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 di wilayah kepulauan, dikhawatirkan malah akan mengurangi angka partisipan atau pemilih. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin juga telah meminta KPU setempat untuk intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengingat Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Salah satu poin yang menjadi penekanan dalam Pemilu 2019 tahun ini adalah pencoblosan lima surat suara. Mengingat dalam surat suara itu hanya surat suara calon presiden/wakil presiden dan DPR RI yang dilengkapi foto.

"Kalau masyarakat tidak paham betul mengenai pencoblosan lima surat suara itu dikhawatirkan, selain bisa mengurangi angka partisipasi pemilih, juga bisa mengakibatkan tingginya angka surat suara tidak sah," katanya.



Download aplikasi kumparan di App Store atau di Play Store untuk mendapatkan berita terkini dan terlengkap.