Megawati Tawarkan Musyawarah Mufakat untuk Perdamaian Korsel-Korut

Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah mantan pemimpin dunia di Korea Selatan. Foto: Dok. Tim Media PDIP

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri saat ini tengah berada di Korea Selatan untuk menjadi pembicara di DMZ International Forum on the Peace Economy.

Di forum itu, dia menjadi salah satu pembicara utama bersama mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder, mantan PM Jepang Yukio Hatoyama, Presiden pertama Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat, serta beberapa tokoh penting lainnya dari Rusia, AS, dan Norwegia.

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung musyawarah mufakat yang terkandung dalam Pancasila. Ia harap konsep ini dapat dipakai untuk membantu proses perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara dalam DMZ International Forum on the Peace Economy di Seoul, Korea Selatan. Foto: Dok. Tim Media PDIP

"Dalam forum ini pun saya menawarkan kembali metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Saya sangat berharap, setelah perdamaian Semenanjung Korea tercapai, dapat segera tercapai pula sebuah kesepakatan baru yang diikuti langkah-langkah konkret kerja sama antar dua negara," kata Megawati dalam pidatonya berdasarkan keterangan yang diterima kumparan, Kamis (29/8).

Ketua Umum PDIP ini menambahkan bahwa musyawarah mufakat yang dimaksud yaitu dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas sejumlah persoalan di kedua negara. Tentunya tanpa ada rasa mendominasi satu sama lain.

"Musyawarah mufakat adalah suatu metode komunikasi politik yang membuka ruang dialog terbuka tanpa hasrat dominasi terhadap pihak lain. Tema-tema yang telah disepakati, lalu dibicarakan tidak dengan paradigma mayoritas dan minoritas," jelasnya.

Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah mantan pemimpin dunia di Korea Selatan. Foto: Dok. Tim Media PDIP

Metode tersebut, kata Megawati, akan menghasilkan keputusan yang diambil bersama. Sehingga tidak akan menimbulkan konflik perpecahan.

"Terutama bagi kelompok yang termarginalkan akibat sistem politik yang ada. Bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, tetapi bukan berarti tidak mungkin," ujarnya.

Megawati juga menjelaskan musyawarah mufakat adalah prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Indonesia. Lima prinsip yang menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pertemuan antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un di Pyongyang. Foto: KBS/via Reuters TV