Memahami Kasus Suap Proyek Meikarta

16 Oktober 2018 11:12 WIB
Suasana pembangungan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana pembangungan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
ADVERTISEMENT
Meikarta kembali ramai diperbincangkan publik. Sayangnya, bukan seperti slogan iklan yang dulu sempat viral. Melainkan kasus suap yang diduga digelontorkan untuk memperlicin perizinan proyek tersebut di Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
Hingga kini, KPK sudah menetapkan sembilan tersangka. Siapa saja yang terlibat dalam praktik haram ini? Kemungkinan apa yang akan ditanggung oleh Lippo Group?
Kamu ingin memahami seutuhnya kasus ini? Yuk, simak dalam uraian tanya jawab berikut ini.
1. Apa sih suap Meikarta itu?
Dari keterangan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, suap Meikarta terkait dengan pengurusan perizinan proyek seluas 774 hektare di Kabupaten Bekasi.
Perizinan yang diurus diduga meliputi, rekomendasi penanggulan kebakaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penanggulangan kebakaran, banjir, tempat sampah, dan lahan pemakaman.
2. Bagaimana kronologi pengungkapannya?
Wartawan memotret ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tersegel stiker KPK usai Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
zoom-in-whitePerbesar
Wartawan memotret ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang tersegel stiker KPK usai Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Minggu (14/10)
KPK lakukan OTT di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dengan mengamankan barang bukti Rp 1 miliar (dalam Dolar Singapura dan Rupiah). 10 orang (PNS dan pihak swasta) diamankan kemudian dibawa ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa ruangan di Dinas PUPR disegel.
ADVERTISEMENT
Dari jumlah 10 orang tersebut, 1 tertangkap di Surabaya yang didentifikasi sebagai pihak swasta.
Senin (15/10)
Bupati Bekasi Neneng Hasanah tidak tahu mengenai OTT di Dinas PUPR serta tidak mengaku terlibat dalam kasus suap perizinan proyek.
Dalam siaran pers, KPK menyebutkan total barang bukti senilai Rp 1,5 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Uang yang disita terdiri dari pecahan dolar Singapura senilai Rp 1 miliar dan pecahan rupiah sebanyak Rp 500 juta. KPK juga menetapkan sembilan nama tersangka dari kasus ini.
20:00 WIB
Bupati Bekasi Nenang Hasanah Yasin ditangkap di Bekasi.
23:30 WIB
Billy Sindoro ditangkap di kediamannya di Tangerang.
ADVERTISEMENT
Selasa (16/10)
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi, tersangka kasus suap proyek pembangunan Meikarta menyerahkan diri kepada KPK pada 04:00 WIB.
3. Siapa saja yang terlibat dan ditangkap?
KPK telah menetapkan sembilan tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Dua tersangka di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group. Billy ditangkap di kediamannya di Tangerang.
Selain keduanya, berikut daftar tujuh tersangka lainnya:
ADVERTISEMENT
Billy Sindoro bersama Taryudi dan Fitra disangka sebagai pemberi suap. Sementara enam tersangka lainnya sebagai penerima suap.
4. Ada kode khusus terkait suap ini?
Ada kode-kode unik yang digunakan dalam komunikasi uang haram ini. Kode tersebut mulai dari Melvin, Tina Toon, Windu, hingga Penyanyi. penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi.
5. Siapa Neneng Hasanah Yasin Bupati Kabupaten Bekasi?
Neneng Hassanah, Bupati Kabupaten Bekasi. (Foto: Lutfan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Neneng Hassanah, Bupati Kabupaten Bekasi. (Foto: Lutfan/kumparan)
Neneng Hasanah Yasin atau yang sering akrab disapa Mpok Eneng resmi menjadi Bupati Kabupaten Bekasi 14 Mei 2012. Dia diusung oleh Partai Golkar.
Saat terjadi OTT di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng mengaku kaget dan tidak tahu. Dia sempat menyatakan tidak ikut campur proses perizinan Meikarta ketika ditemui di Kantor Bupati Bekasi.
ADVERTISEMENT
Namun, perkataan Neneng berubah 180 derajat ketika KPK mengamankannya pada 20:00 WIB Senin, (15/10). Penerima suap Lippo Group ini langsung diperiksa dan ditahan.
6. Siapa Billy Sindoro?
Direktur operasional Lippo Group, Billy Sindoro tiba di KPK. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur operasional Lippo Group, Billy Sindoro tiba di KPK. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
Billy Sindoro kini menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo Group. Sebelum menangkap di kediaman Billy, KPK mengimbau agar menyerahkan diri. Namun peringatan tak digubris hingga akhirnya Billy dijemput KPK pada Senin (15/10) sekitar pukul 23.30 WIB.
Pada tahun 2008, Billy menjadi tersangka kasus suap Rp 500 juta terkait dugaan pelanggaran Hak Siar Liga Utama Inggris untuk PT. Direct Vision. Akibatnya, Billy diganjar kurungan penjara selama tiga tahun dan denda Rp 200 juta.
Rupanya, Billy tidak kapok tinggal di sel penjara. Dia kembali lakukan penyuapan untuk perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
7. Berapa uang yang digelontorkan terkait suap ini?
Duit suap Meikarta. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Duit suap Meikarta. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
KPK menduga uang pelicin yang dikeluarkan Lippo Group mencapai Rp 13 miliar. Suap tersebut diberikan melalui sejumlah dinas mulai dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PTT. Dari jumlah tersebut, realisasi uang haram itu baru sekitar Rp 7 miliar yang diberikan melalui beberapa kepala dinas.
Sementara itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 1,5 miliar dengan rincian 90 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 900 juta, Rp 513 juta dan mobil Toyota Innova.
8. Apa kemungkinan hukumannya yang diterima Lippo Group?
Billy Sindoro dinilai memegang peranan penting dalam kasus dugaan suap Meikarta. Ditambah lagi, dia diduga melibatkan dua Konsultan Lippo Group bernama Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen.
ADVERTISEMENT
Dari keterangan tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Syarif membenarkan, Lippo Group bisa terjerat sebagai sebagai pidana tersangka korporasi. Meskipun begitu, kemungkinan hukuman ini tergantung perkembangan penyelidikan.