Menag: Masalah Palestina Bukan Saja Soal Agama tapi Kemanusiaan
PerbesarADVERTISEMENT
Pengakuan kontroversi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat semua pemimpin dunia ikut mengecam. Tak terkecuali Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar Amerika Serikat mempertimbangkan pernyataannya tersebut.
ADVERTISEMENT
Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan masalah konflik Israel-Palestina bukan saja soal agama khususnya Islam tapi juga kemanusiaan.
"Masalah Palestina itu tidak hanya semata-mata masalah umat Islam saja, tetapi ini hakikatnya sudah menjadi amanat pembukaan UUD kita. Di mana bahwa setiap orang harus dijamin hak kemerdekaannya dan kemerdekaan rakyat Palestina itu secara konsisten telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Di berbagai forum internasional beliau selalu mengatakannya, dan ini sejak pemerintahan sebelum beliau," kata Lukman di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Kamis (7/12).
"Jadi Ini tidak hanya sekadar problem umat Islam semata, tapi ini problem kemanusiaan, ini problem upaya orang mendapatkan hak kemerdekaan. Jadi ini menjadi problem semua kita," lanjut dia.
PerbesarLukman Hakim juga menegaskan Indonesia sudah mengecam keras kebijakan Donald Trump tersebut. Karena pemindahan ibu kota Israel itu telah mengingkari kesepakatan bersama yang sudah dibangun sejak lama.
ADVERTISEMENT
"Karenanya Indonesia meminta agar Amerika bisa mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Jadi Indonesia selalu konsisten bahwa bagaimana pun juga Indonesia berada di belakang rakyat Palestina untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya. Dan ketika kebijakan ini memindahkan Ibu kota seperti itu, artinya mengingkari," ucap Lukman.
PerbesarSebelumnya, Jokowi mengecam keras keputusan Trump tersebut. Jokowi juga meminta Amerika mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Pemindahan ibu kota Israel menurut Jokowi bisa mengganggu stabilitas keamanan dunia.
"Saya dan rakyat Indonesia, kita semua tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945," tutur Jokowi.