Menaker Hanif: Isu Tenaga Kerja Asing Jangan Dipolitisasi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Kontroversi masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia tengah jadi perbincangan publik. Polemik muncul, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang menyederhanakan pengurusan administrasi TKA.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta isu tersebut jangan dipolitisasi. Berdasar pengamatan Hanif, traffic pemberitaan di media massa soal isu TKA sempat naik jelang Pilkada DKI, lalu menurun dan kini kembali tinggi.

"Tolong (isu TKA) jangan dipolitisasi," kata Hanif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/4)

"Kalau isu TKA ini, kalau dilihat traffic medianya itu dari dulu ada, tetapi isunya rendah. Tapi jelang Pilkada DKI naik terus, setelah Pilkada turun lagi. Habis itu landai, nah sekarang hangat lagi," lanjut Hanif.

Hanif menegaskan perpres tentang TKA itu bertujuan untuk kepentingan nasional, salah satunya adalah peningkatan investasi. Sehingga ia berharap polemik TKA ini tak sampai menimbulkan kegaduhan politik.

"Sudahlah, ini tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi sehingga iklim investasi dibuat kondusif. Tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat kita," tegas Hanif.

"Sama-sama kita jaga di tahun politik ini, mari kita bisa terus berkarya," tutupnya.