Mendagri: Kasus Bupati Bandung Barat Semoga yang Terakhir di Jabar

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Sepanjang tahun 2018 ini, sudah ada 3 kepala daerah di Jawa Barat yang tersangkut kasus korupsi. Mereka adalah Bupati Subang Imas Aryimningsung, Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Ketiga orang tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah di Jawa Barat berhenti di kasus Bupati Bandung Barat. Sebab, kata Tjahjo, kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Memang ide kami dulu setelah KPU mengumumkan calon langsung cepat. Ini kan berkejaran dengan banyaknya operasi tangkap tangan KPK, mudah-mudahan dengan semacam ini Jabar terakhirlah kemarin Bandung Barat," kata Tjahjo usai menghadiri acara Deklarasi Pemilu Berintegritas bersama KPK di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4).

Tjahjo mengimbau pemerintah daerah dan penegak hukum untuk memberikan pembekalan kepada para calon kepala daerah terkait integritas. Ia berpendapat, saat ini gerak langkah para kepala daerah mendapat perhatian dari institusi penegak hukum dan masyarakat. Namun, hal itu justru tak membuat para kepala daerah takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau sudah ada semacam ini harusnya sadar dan hati-hati, karena gerak langkah pasti akan diikuti oleh semua pihak. Karena memilih pemimpin yang bersih dan amanah menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan pemerintah daerah masyarakat dan daerah yang nantinya memilih para calon. Itu yang harus kita jaga dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan biaya yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah menjadi salah satu faktor kepala daerah yang banyak tersangkut kasus korupsi. Hal itu kemudian berpengaruh pada saat kepala daerah itu terpilih.

"Banyak kepala daerah masuk ranah tindak korupsi karena banyak biaya yang dikeluarkan. Kajian Kemendagri mengatakan tingkat bupati saja sampai Rp 20-30 miliar. Sementara kekayaannya rata-rata Rp 7-9 miliar. Kalau dihitung-hitung, andai calon bupati dan wali kota memberikan seluruh hartanya masih kurang. Itulah sebabnya dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya," papar Basaria.