Mendagri Minta Giatkan Siskamling Awasi Serangan Fajar Jelang Pemilu

11 April 2019 14:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada acara Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada acara Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Ancaman politik uang dalam bentuk serangan fajar menjadi perhatian jelang pemilu. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat pusat maupun daerah untuk mengawasi potensi serangan fajar jelang pemilu serentak 17 April.
ADVERTISEMENT
"Serangan fajar salah satu hal yang diwaspadai. Kita informasikan ke Kesbangpol daerah untuk ikut terlibat mengawasi tengah malam jangan sampai ada politik uang," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).
Ilustrasi siskamling. Foto: Antara
Menurut Tjahjo, politik uang dalam bentuk serangan fajar merupakan cara memenangkan kekuasaan dengan haram. Cara ini secara otomatis menurunkan kualitas demokrasi suatu negara.
“Gerakan-gerakan serangan fajar yang itu harus kita hindari, apalagi menggunakan politik uang saya kira itu suatu hal yang haram. Karena kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi secara kuantitas dan kualitas itu harus lebih baik,” ujar Tjahjo.
Ilustrasi Surat Suara Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
Dia mengatakan, Kesbangpol dapat terlibat secara langsung untuk mengawasi politik uang dengan mengintensifkan siskamling dan Satpol PP. Tujuannya untuk mencegah masuknya orang yang melakukan serangan fajar di wilayah itu.
ADVERTISEMENT
“Awasi RT/RW jangan sampai ada serangan fajar orang luar situ masuk ketuk-ketuk pintu,” kata Tjahjo.
Tjahjo menekankan melawan serangan fajar bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjadi tugas masyarakat bersama.
“Masyarakat harus punya kepedulian untuk menolak kalau ada politik uang dan memberikan sanksi sosial kalau ada politik uang,” tutup Tjahjo.