Mendagri: Penyaluran Dana Otsus Papua Sudah Tepat Sasaran
PerbesarADVERTISEMENT
Krisis kemanusiaan akibat gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat disebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Sosial Idrus Marham menuturkan perlunya pengawasan dalam menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua senilai Rp 8 triliun.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyaluran dana otsus Papua sudah tepat sasaran. Ia meyakinkan tidak terjadi tindak penyelewengan dalam penyalurannya.
"Tidak (ada penyelewengan). Semua tepat sasaran, termasuk dana kesehatan ada alokasinya," kata Tjahjo di Hotel Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Politikus PDIP ini menepis anggapan bahwa wabah campak yang melanda Asmat dan sekitarnya disebabkan oleh penyaluran dana yang tidak tepat. Ia memastikan faktor kesehatan di Papua merupakan skala prioritas.
"Pokoknya skala prioritas di Papua tadi kesehatan, pendidikan misalnya," tegasnya.
PerbesarMeski demikian, Tjahjo mengakui faktor geografis dan adat masyarakat menjadi permasalahan dalam menyalurkan dana otsus. Tjahjo sekali lagi menegaskan tidak ada penyelewengan dalam penyalurannya, karena dana otsus dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) setiap tahunnya.
ADVERTISEMENT
"Soal implementasi ke bawah belum optimal tadi, ada kendala geografis, kendala adat. Saya percaya kepada daerah, toh nanti yang mengevaluasi BPK setiap tahun," ujarnya.
Senada dengan Tjahjo, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan, penyaluran dana otsus terhalang oleh kondisi geografis yang cukup berat. Ia juga mengatakan dana Otsus yang dianggarkan sudah cukup besar.
Asmat mendapatkan dana otsus Rp 2 miliar setiap tahunnya. Sementara soal anggapan penyelewengan, ia mengatakan tergantung cara penggunaan uang tersebut.
"Dana untuk Asmat sebetulnya cukup besar, Kabupsten Asmat dapat Rp 2 miliar dalam satu tahun. Gimana lebih tepatnya penggunaan uang itu, itu saja," kata Eko.
