Mendagri: Pilkada Langsung Picu Korupsi

Mendagri, Tjahjo Kumolo (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan perihal mahalnya biaya Pilkada langsung yang telah digelar sejak 2015. Menurutnya, mahalnya biaya Pilkada seorang calon itu memicu terjadinya korupsi setelah calon tersebut terpilih.

Awalnya, Tjahjo mengira bahwa, Pilkada langsung itu akan memunculkan biaya murah bagi Paslon dalam kampanyenya. Tapi, Tjahjo mengaku, Pilkada langsung malah menimbulkan biaya lebih besar dari perkiraannya.

“Saya kan menjadi Mendagri awal, di 2015 Pilkada Serentak bayangan saya (biaya paslon) murah. Ternyata mohon maaf, ternyata hampir 300 persen lebih tinggi. Itu yang ketahuan, belum yang enggak ketahuan,” kata Tjahjo usai menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4).

Menurutnya, biaya Paslon yang melambung tinggi itu memicu terjadinya korupsi ketika calon tersebut terpilih menjadi kepala daerah. Hingga kini, menurut dia, sudah sebanyak 87 daerah yang tertangkap KPK akibat korupsi.

Mendagri, Tjahjo Kumolo (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

“Nah mangkanya apakah akan terus menjadi budaya, di mana 87 kepala daerah ketangkep. Belum DPR, SKPD, bahkan jumlahnya bisa 359-an perhari ini,” ungkap mantan Sekjen PDIP itu.

Tjahjo mengaku, sudah berupaya untuk mengingatkan para calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2018 ini, untuk tidak mengeluarkan biaya berlebihan. Terlebih, kata Tjahjo, KPK saat ini sudah menjalar ke berbagai daerah dan mengingatkan agar para calon tidak mencari biaya untuk kampanye melalui hal-hal yang dilarang

“Sudah kita jemput bola, mengingatkan para calon tiap hari, media juga menyiarkan semua, masa orang nggak tahu, nggak dengar,” ucap dia.

“Kita merespons positif langkah KPK dimana sudah masuk di tiap provinsi mengumpulkan para calon Pilkada dan tidak menutup kemungkina besok pada calon legislatif juga sama,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo enggan menyebut bahwa persoalan korupsi oleh kepala daerah akibat UU yang belum maksimal. Menurutnya, UU Pilkada saat ini sudah cukup bagus.

“Kalau UU kan sudah, kembali ke individu. Saya kan menyerukan terus, termasuk mengingatkan. Saya sendiri juga di mana harus hati-hati dalam perencanaan anggaran, jangan disentuh. Rata-rata yang ditangkap karena perencaan anggaran,” tutupnya.