Mendikbud Minta Sekolah Berhenti Terima Guru Honorer

11 Januari 2019 19:32 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Foto:  Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Mendikbud Muhadjir Effendy meminta agar pihak sekolah menghentikan penerimaan tenaga guru honorer yang baru. Imbauan ini ditujukan agar rencana pemerintah mengalihkan guru honorer menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) bisa maksimal.
ADVERTISEMENT
"Kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini. Sebab, kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya?" kata Muhadjir usai menerima guru honorer bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
"Soalnya, kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistematik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?" lanjutnya.
Paling tidak, saat ini pemerintah tengah mengusahakan 736 ribu guru honorer agar bisa mengikuti program tersebut. Program itu, kata Muhadjir, akan dilakukan secara bertahap hingga 2023 mendatang.
Guru menuntut kesetaraan upah guru honorer dan PNS (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Guru menuntut kesetaraan upah guru honorer dan PNS (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
"Kita akan berusaha supaya 736 ribu guru honorer itu semua ada solusinya. Mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya plan sampai 2023 mendatang," jelas Muhadjir.
ADVERTISEMENT
Muhadjir menjelaskan, proses tes akan dilakukan secara tertutup sesuai dengan kesepakatan Komisi X DPR RI. Para guru honorer yang akan mengikuti tes akan diipanggil langsung.
"Tes ini akan tertutup, akan kita panggil by name, by address, jadi tidak terbuka untuk sekarang, sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi X kemarin," ujarnya.
Test tersebut akan digelar pada bulan Februari mendatang. Sementara itu, untuk urusan teknisnya, Muhadjir mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kemenpan, dan BKN.
"Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK," pungkasnya.