Mengenal Cyber Indonesia, Pelapor Anies Hingga Amien Rais

Cyber Indonesia laporkan Amien Rais. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Politikus senior PAN Amien Rais dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya soal partai setan. Pelapor Amien adalah Aulia Fahmi yang mengaku sebagai Ketua Bidang Hukum Cyber Indonesia. Nama organisasi yang sama juga terdengar saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menutup Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebelum dua pelaporan tersebut nama organisasi Cyber Indonesia tidak pernah terdengar. Menurut ketua umumnya, Muannas Alaidid, organisasi itu memang baru terbentuk pada November 2017.

"Setelah pelaporan Jonru (Jon Riah Ukur Ginting) ke Polda Metro Jaya, beberapa orang-orang yang peduli dengan isu hoaks dan hate speech punya gagasan untuk membentuk satu organisasi," kata Muannas saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Senin (16/4).

Saat itu, kata Muannas, ada kelompok-kelompok yang menyebarkan kritik-kritik kepada pemerintah lewat media sosial. Namun, kritik itu dianggap sudah kelewat batas. "Kritik tapi fitnah," sebutnya.

Cyber Indonesia digawangi beberapa pegiat media sosial. Selain Muannas, ada Jack Lapian, Ulin Yusron, hingga Aria Permadi yang juga dikenal dengan sebutan Abu Janda.

Nama-nama di atas memang sudah terlibat dalam politik secara langsung dan tidak langsung. Muannas misalnya, dia mengaku sempat aktif di lembaga advokasi Partai Nasdem yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Sedangkan Jack Lapian mengakui sebagai anggota tim sukses pemenangan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014.

Untuk meresmikan keberadaan mereka, perkumpulan Cyber Indonesia mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Saat kumparan menelusuri situs Direktorat Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM, tercatat Cyber Indonesia sudah terdaftar dengan alamat Ruko Pesona Khayangan Blok B-13, Jalan KH.M. Yusuf Raya, Depok, Jawa Barat.

Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)

Muannas menyebutkan, organisasi ini sudah terdaftar badan hukumnya sejak Januari 2018. Dia juga mengklaim punya akta notaris sebagai dasar hukum pendirian organisasi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Disebut Muannas, saat ini Cyber Indonesia punya dua kantor. Selain yang terletak di Depok, Jawa Barat, ada kantor lain di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Di dua tempat itu, Cyber Indonesia menyediakan layanan advokasi publik dalam bidang media sosial.

"Kami juga ada analisa dan edukasi, biar orang gunakan medsos dengan bijak," ujar Muannas.

Mengenai jumlah anggotanya saat ini, Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian menyebut sudah mencapai angka ratusan. Hanya saja tidak disebutkan jumlah pastinya.

Jack Boyd Lapian, pelapor kasus Ahmad Dhani. (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Untuk menjadi anggota perkumpulan ini, Jack menuturkan tidak sembarangan. Orang yang mendaftar akan diperiksa terlebih dahulu jejak digitalnya sebelum diterima.

"Jadi kami tidak sembarang terima orang," kata Jack yang dihubungi terpisah.

Saat ini, Jack menuturkan kelompoknya hanya fokus untuk mengimbangi wacana dari orang-orang yang mengkritik pemerintah. Karena juga menempatkan diri sebagai mitra polisi, kritik pemerintah yang sudah mengarah ke fitnah dan ujaran kebencian akan mereka laporkan agar diproses secara pidana.

"Dari pada demo-demo yang tidak jelas, Ini edukasi terutama untuk mahasiswa dan generasi milenial agar jangan sembarang posting," sebut Jack.

Hanya saja, Jack menolak jika Cyber Indonesia dianggap sebagai alat politik untuk menjegal lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo. "Memang kami fokusnya propemerintah. Nanti kalau presidennya bukan Pak Jokowi pun, kami propemerintah," sebutnya.