Menhan: Purnawirawan Sudah Tidak Aktif di TNI, Boleh Berpolitik
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai sah-sah saja jika ada purnawirawan TNI yang ingin berpolitik. Menurutnya, mereka boleh menentukan arah politik atau berafiliasi dengan paslon di Pilpres 2019 karena sudah tidak lagi aktif di TNI.
ADVERTISEMENT
"Saya bilang, purnawirawan itu boleh ke mana-mana. Artinya, partai apa itu silakan, dia enggak aktif kok," ujar Ryamizard usai Simposium Kementerian Pertahanan bersama TNI di Gedung AH Nasution, Jakarta, Kamis (21/2).
Kendati demikian, ia menekankan bahwa para purnawirawan TNI tetap harus membela kejujuran dan kebenaran. Termasuk menjaga sapta marga sumpah prajurit untuk membela serta mendukung Pancasila.
“Jangan sampai purnawirawan ini terseret sama parpol memusuhi Pancasila, misalnya, itu enggak boleh,” tegasnya.
Meski demikian, Ryamizard menegaskan, secara organisasi TNI akan tetap netral dalam politik aktif. Keterlibatan TNI dalam pemilu, menurutnya, hanya membantu mengamankan dan melaporkan jika ada pelanggaran.
"Yang jelas, tentara itu pengamanan. Kalau ada yang bersangkutan, dengan Bawaslu ya, kalau masalah kriminal polisi. Kalau sudah keributan massal, itu baru tentara," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Acara bertema 'Kembali ke Jati Diri TNI' itu juga dihadiri sejumlah sesepuh TNI, seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryoprojo, Letjen TNI (Purn) Toni Hartono dan Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin.
Hadir juga dalam simposium ini Ketua Umum PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua Umum PPAD Letjen TNI Kiki Syahnakri, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi dan Ketua Umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangan terkait tema simposium.