Menhan soal Demo Rusuh: Yang Bayar Bukan Suara Nurani, tapi Suara Duit

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan rapat gabungan tetkait kondisi Papua terkini bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selama seminggu terakhir, Indonesia diwarnai dengan aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa, pelajar SMA, hingga buruh ramai-ramai turun ke jalanan untuk menolak sejumlah RUU kontroversial yang jadi pembahasan DPR RI.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia menjamin setiap hak warga negaranya untuk berdemonstrasi. Namun, ia memberi catatan agar penyampaian pendapat lewat unjuk rasa itu dilakukan secara teratur dan tidak anarkistis.

“Menyuarakan pendapat itu boleh-boleh saja, demokrasi kok. Yang enggak boleh itu anarki, enggak boleh,” kata Ryamizard usai menghadiri acara dialog lintas agama dan umat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Ryamizard menyayangkan unjuk rasa beberapa hari terakhir yang berujung dengan kerusuhan. Menurutnya, kerusuhan ini bukan mahasiswa yang melakukannya, melainkan massa bayaran.

Sejumlah massa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat unjuk rasa di depan DPR, Jakarta, Senin (30/8/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Tapi belakangan ini itu dikasih-kasih duit, itu enggak boleh lagi tuh. Enggak ada duit tambah ngamuk dia tuh,” kata mantan KSAD ini.

Demonstrasi ‘berbayar’ ini yang tidak diperkenankan. “Yang bayar-bayar itu bukan suara nurani lagi tuh, itu suara duit tuh, enggak boleh,” ujar Ryamizard.

Ryamizard menjamin apabila demonstrasi dilakukan sesuai dengan aturan dan tanpa kerusuhan, pemerintah akan mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari demonstran.

“Di Istana, Presiden dengan kementerian membahas, bukan dibiarin dibahas. Jangan dikira enggak dibahas, apa pun dibahas sama dia (Presiden),” ujar Ryamizard.