Menkes Desak Pemda Lebih Giat Sosialisasikan Vaksin Difteri

Rapat Nila F. Moeleok dan Komisi IX DPR RI. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Imunisasi ulang difteri di wilayah Jakarta Barat masih berlangsung hingga 20 Januari mendatang. Sayangnya, dari banyak sekolah yang disambangi Dinas Kesehatan DKI, masih ada 3 sekolah yang menolak imunisasi difteri karena meragukan kehalalannya.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengatakan, ia akan terus mendorong Pemprov DKI untuk lebih gencar mensosialisasikan pentingnya vaksin difteri.

“Ya itulah. Nanti kita dorongin dari pemerintah daerahnya,” ucap Nila, di Gedung DPR, Kompleks Parleman, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Menurut Nila, permasalahan terkait penolakan vaksin ini juga terjadi di daerah lain seperti Jogja. Namun, ia menyebut, permasalahan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah.

Vaksin Difteri. (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

“Ini kan cuma di otonomi daerah, ya. Misalnya salah satu contoh aja di Jogja ada yang nolak, gubernur turun tangan gitu deh. Jadi mudah-mudah kita bisa kerja sama dan bisa memberi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nila mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait permasalahan tersebut. Ia berharap, penolakan vaksin yang terjadi di beberapa daerah bisa segera diatasi.

Di sisi lain, Nila sepakat dengan saran yang diberikan Komisi IX DPR, yang menyebut masyarakat perlu diberi kesadaran tentang pentingnya vaksin difteri.

“Gimana kita memberikan pengertian hal ini kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan semua, kepentingan bersama kan,” tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Sudinkes Jakbar, sejak 6 Januari sudah ada 443.568 orang yang mendapatkan imunisasi. Jumlah tersebut, baru mencapai 66,99 persen dari total target 727.263 orang.