Menkeu: Ada Satu Aparat Kemenkeu Lain dalam Penanganan KPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi langkah KPK yang menangkap salah satu anak buahnya yang diduga menjadi calo anggaran. Oknum yang dimaksud adalah Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang saat ini sudah menjadi tersangka dan ditahan penyidik.

Sri Mulyani berharap KPK bisa mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Ia sedikit menyiratkan ada satu orang pegawai dari Kemenkeu yang sedang dalam pengawasan KPK. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal orang tersebut.

"Saya berterima kasih Itjen bekerja sama dengan KPK sehingga bisa tidak hanya identifikasi, tapi juga menangkap oknum YP tersebut. Ada satu lagi aparat ASN dari Kemenkeu yang saat ini juga ada di dalam penanganan KPK, meski dalam status saksi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Senin (7/5).

Ia pun meminta KPK untuk menelusuri kemungkinan Yaya adalah bagian dari suatu jaringan dalam melakukan aksinya. "Kami sangat setuju dan dukung sepenuhnya langkah KPK. Saya ingin buka dan identifikasi apakah dia bergerak sendiri atau bagian dari satu sel organisasi di dalam Kemeneku atau di luar Kemenkeu," kata dia.

Bila kemudian terungkap ada pihak-pihak lain yang terlibat, Sri Mulyani meminta mereka untuk ditindak secara tegas. Baik secara hukum, maupun secara administratif.

"Kalau bagian dari sistem orang-orang yang terlibat segera ditindak, sehingga di Kemenkeu dapat segera ditindak. Baik kalau dia kriminal dilakukan tindakan hukum, kalau pelanggaran UU ASN akan diproses secara cepat," tegas dia.

Ia menambahkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK itu juga berasal dari informasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sri Mulyani berharap kerja sama itu akan bisa membuat Kemenkeu bersih dari oknum calo anggaran.

Pada hari Jumat (4/5) lalu, KPK melakukan OTT terhadap anggota DPR dari fraksi Demokrat Amin Santono. Ia diduga menerima suap ratusan juta rupiah dari kontraktor proyek di Kabupaten Sumedang.

Suap itu diduga agar Amin meloloskan anggaran dua proyek di Kabupaten Sumedang untuk masuk dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Dalam melakukan aksinya tersebut, Amin diduga berkoordinasi dengan Yaya Purnomo. Yaya diduga memberikan informasi kepada Amin terkait alokasi anggaran.