Menpar: Danau Toba Tak Terima Sertifikat UNESCO Jika Tercemar Keramba

Keramba jaring apung di Danau Toba milik warga Haranggaol Horison, Simalungun. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Menteri Pariwisata Arif Yahya meminta adanya regulasi yang mengatur Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba. Sebab, pencemaran air akibat KJA menjadi faktor utama penghambat danau terbesar di Asia Tenggara itu memperoleh sertifikat UNESCO Global Geopark (UGG).

Arief berharap pemerintah daerah dan masyarakat setempat kompak menjaga wisata terbaik mereka. Jika Danau Toba tersertifikasi UGG, menurutnya akan lebih mudah menjual pariwisata Indonesia ke tingkat dunia.

Menpar Arief Yahya di acara The First Pacific Expotition di Auckland, Selandia Baru. Foto: Dok. KBRI Wellington

"Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini, kalau kita analogikan, saya datang ke Danau Tondano, ada yang tanya 'bagaimana menghilangkan eceng gondok'. Saya bilang, 'kalau tidak berani mengadakan event di Tondano, seumur-umur Tondano akan seperti ini. Hadapi saja Undang-Undang UNESCO. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau enggak bersih, enggak keluar sertifikat," ujar Arief saat mengunjungi Danau Toba, Jumat (19/7) .

Tahun 2019 memang menjadi target pemerintah mendapatkan sertifikat geopark untuk Danau Toba. Selain menjaga kualitas air, Arief menyarankan, kepala daerah di delapan Kabupaten yang mengelilingi Danau Toba juga harus mampu menghadirkan atraksi yang menarik pengunjung.

"Misalnya, Taput (Tapanuli Utara) ngusulin, saya garap. Tapi ada catatannya. Jangan sama (pembangunannya). Dari awal sudah saya katakan. Masing-masing destinasi harus punya perbedaan atau diferensiasi," ujar Arief.

Mengenai KJA, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku sudah menyampaikan permasalahan itu ke Presiden Joko Widodo. Permasalahan yang dimaksud Edy merupakan KJA milik perusahaan asing yang izin kerjasamanya melalui pemerintah pusat.

Keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

"Di depan presiden, saya sudah laporkan ini, ini ada regulasi yang harus diselesaikan. Satu regulasi satu perjanjian. Karena itu bisnis antarnegara, ini harus diselesaikan negara, karena izinnya dari pusat. Kita akan dorong terus, mudah-mudahan selesai," ujar Edy.

Untuk waktu penyelesaian permasalahan KJA ini, Edy belum bisa memastikan waktunya. Edy menilai, hanya presiden yang memiliki kewenangan terkait kerjasama kedua negara.

"Yang pastinya orang datang ke Danau Toba mau lihat air danaunya, yang mau dilihat, kalau danaunya sudah tercemar, mau lihat apa lagi ? Pasti paham itu, " ujar Edy.